AALI
9975
ABBA
400
ABDA
0
ABMM
1450
ACES
1305
ACST
230
ACST-R
0
ADES
2950
ADHI
1025
ADMF
7700
ADMG
210
ADRO
1700
AGAR
340
AGII
1600
AGRO
2130
AGRO-R
0
AGRS
177
AHAP
65
AIMS
486
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
860
AKRA
3970
AKSI
416
ALDO
1020
ALKA
244
ALMI
246
ALTO
280
Market Watch
Last updated : 2021/11/30 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
497.28
-2.19%
-11.12
IHSG
6533.93
-1.13%
-74.36
LQ45
930.98
-2.07%
-19.70
HSI
-74.94
-100.31%
-23927.18
N225
346.43
-98.78%
-27937.49
NYSE
59.11
-99.64%
-16565.76
Kurs
HKD/IDR 1,834
USD/IDR 14,318
Emas
825,609 / gram

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN Diprediksi hingga Tahap Perawatan

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Senin, 18 Oktober 2021 11:28 WIB
Pembiayaan KCJB dengan memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diperkirakan akan berlanjut hingga ke tahap operasional dan perawatan KCJB.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN Diprediksi hingga Tahap Perawatan (FOTO:MNC Media)
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN Diprediksi hingga Tahap Perawatan (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dengan memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diperkirakan akan berlanjut hingga ke tahap operasional dan perawatan KCJB.  

Pengamat Transportasi sekaligus Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, alokasi APBN tidak saja digunakan pada konstruksi lanjutan KCJB. Namun, pemerintah akan terus menggelontorkan kas negara untuk mendanai biaya operasional dan perawatan kereta.  

Asumsi tersebut didasarkan pada beberapa indikator. Pertama, pembengkakan biaya (cost overrun). Indikator ini mengacu pada perhitungan PT KAI (Persero) sebagai konsorsium BUMN atau PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). 

Dimana, cost overrun KCJB diperkirakan mencapai USD4,9 miliar atau setara Rp 69 triliun. Penyebab utama cost overrun adalah biaya Capital Output Ratio (COR) untuk Engineering Procurement Construction (EPC) sebesar USD4,8 miliar atau senilai Rp 68 triliun. 

Padahal, hitungan awal capital expenditure (capex) KCJB berada di angka USD6,07 miliar. Jumlah itu terdiri dari EPC USD4,8 miliar dan USD1,3 miliar untuk non-EPC. 

Menurut Agus, dengan nilai cost overrun yang bombastis itu, maka penggunaan APBN dalam skema penyertaan modal negara (PMN) kepada KAI pun akan sangat besar. Mustahil, kata dia, jika kas negara hanya di gelontorkan pada tahap konstruksi kereta saja. Sebab, tidak akan menolong kelanjutan proyek strategi nasional (PSN) tersebut.  

"Gak bakal menolong kalau menurut saya, kecuali digelontorkan banyak uang, belum beroperasi, belum perawatan, ini masih membangun. Nanti operasinya mau menambah berapa lagi," ujar Agus saat dikonfirmasi, Senin (18/10/2021). 

Sementara, kebutuhan biaya konstruksi diprediksi mencapai Rp120 triliun. Belum termasuk perkiraan pembengkakan yang saat ini tengah diaudit BPKP. Untuk memfinalisasi dan menyukseskan proyek di sektor transportasi itu, pemerintah akan tetap menggunakan APBN sebagai alternatif.  

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui penggunaan APBN untuk menyokong proyek tersebut. Persetujuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merevisi Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. 

Indikator kedua adalah tidak ekonomis atau menguntungkan. Agus menilai pendapatan dari okupansi penumpang dan biaya operasional dan perawatan kereta tidak seimbang. Dimana, biaya operasional kereta per tahun diperkirakan mencapai Rp 5 triliun - Rp 10 triliun. 

"Nanti kalau sudah beroperasi, saya perkirakan itu antara Rp 5 triliun - Rp10 triliun per tahun. Itu gimana duit-nya? Kan ada biaya pembangunan sekarang, terus ada operasi, operasinya siapa yang bayar selulernya, itu duitnya bayarnya berapa? Terus penumpang, sehari katakan 8 kali itu siapa yang mau naik? Bayar listrik, bayar pegawai, bayar sewa, bayar stasiun berapa, ya di hitung aja," katanya.  

Soal keuntungan, Kementerian BUMN telah menghitung pengembalian modal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan diperkirakan terjadi pada 40 tahun mendatang. Perkiraan ini merupakan perhitungan konservatif Kementerian BUMN dengan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, berdasarkan hitungan kasar pengembalian modal KCJB akan sama seperti Mass Rapid Transit (MRT).  

"Secara konservatif, hitungan kita tetap payback period untuk equity-nya itu, ini ya 40-an tahun. Tapi kita belum tahu ya, ini hitungannya hanya kasar masih. Ini kan mirip-mirip dengan MRT, " ujar Arya kepada Wartawan, Kamis (14/10/2021).

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD