Suparjo Ramalan
IDXChannel - Pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dengan memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diperkirakan akan berlanjut hingga ke tahap operasional dan perawatan KCJB.
Pengamat Transportasi sekaligus Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, alokasi APBN tidak saja digunakan pada konstruksi lanjutan KCJB. Namun, pemerintah akan terus menggelontorkan kas negara untuk mendanai biaya operasional dan perawatan kereta.
Asumsi tersebut didasarkan pada beberapa indikator. Pertama, pembengkakan biaya (cost overrun). Indikator ini mengacu pada perhitungan PT KAI (Persero) sebagai konsorsium BUMN atau PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Dimana, cost overrun KCJB diperkirakan mencapai USD4,9 miliar atau setara Rp 69 triliun. Penyebab utama cost overrun adalah biaya Capital Output Ratio (COR) untuk Engineering Procurement Construction (EPC) sebesar USD4,8 miliar atau senilai Rp 68 triliun.
Padahal, hitungan awal capital expenditure (capex) KCJB berada di angka USD6,07 miliar. Jumlah itu terdiri dari EPC USD4,8 miliar dan USD1,3 miliar untuk non-EPC.
