Suparjo Ramalan
IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memaparkan progres pembangunan sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur kepada Komisi V DPR RI, saat rapat kerja (raker), Rabu (21/8/2024).
Basuki menyebut, dengan dukungan pendanaan pemerintah pusat sebesar Rp37,41 triliun pada tahun ini, pembangunan beberapa proyek menunjukan progres positif.
"Dukungan infrastruktur pembangunan IKN tahun 2024 sebesar Rp37,41 triliun berdasarkan data 30 Mei 2024," ujar Basuki.
Proyek yang dimaksud Basuki, yaitu sumber daya air yang ditangani Direktorat Sumber Daya Air (SDA). Anggaran proyek ini mencapai Rp1,57 triliun dan dialokasikan untuk pembangunan Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A lanjutan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan progres 100 persen.
“Pertama, infrastruktur sumber daya air Rp1,57 triliun dengan pengendalian banjir Sanggai, lanjutan di KIPP dengan progres 100 persen, dan pembangunan embung sebanyak 20 embung di KIPP dengan progres 96 persen,” kata dia.
Lalu, proyek yang ditangani Direktorat Jenderal Bina Marga senilai Rp17,56 triliun terdiri atas Jalan Tol di ruas 5A dengan progresnya 85 persen, ruas 3B 83 persen, dan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek 74 persen.
Jalan akses bandara dengan progres 18 persen, jalan sumbu kebangsaan barat 14 persen, dan sisi timur 10 persen, serta jalan feeder (distrik) di kawasan IKN mencapai 73 persen.
Untuk proyek pemukiman yang dikerjakan Direktorat Cipta Karya dengan alokasi dana sebesar Rp11,42 triliun. Proyek ini terdiri atas pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) progresnya mencapai 65 persen.
“Ketiga di IKN, infrastruktur permukiman Rp11,42 triliun, antara lain pembangunan IPA progres 65 persen, ini yang kami harapkan nanti sudah bisa berfungsi di IKN,” kata dia.
Kemudian, konstruksi jaringan perpipaan transmisi SPAM atau sistem penyediaan air minum Sepaku paket II dengan progres sebesar 95 persen. Sedangkan pembangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara 69 persen, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 64 persen.
