IDXChannel - Kondisi pandemi Covid-19 masyarakat di Indonesia pada 2022 semakin membaik. Hal tersebut berdampak terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan III-2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebesar 5,72 persen (yoy).
Menguatnya pemulihan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi Q3 2022 dibandingkan Q2 2022 sebesar 1,8 persen (qtq). Dengan tingkat pertumbuhan ini, level PDB nasional secara kumulatif hingga triwulan III-2022 berada 6,6 persen di atas level kumulatif I-III 2019.
Dari laporan BPS, sektor Pertanian, Kehutan dan Perikanan pada Triwulan III 2022 tumbuh di angka 2,20 persen (qtq). Meski mengalami pertumbuhan, angka tersebut masih dibawah angka pada Triwulan II 2022 dengan capaian 13,13 persen (qtq).
Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan tumbuh 4-6 persen pada tahun 2023. Di tahun tersebut, besar pagu anggaran KKP sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, sebesar Rp6,76 triliun.
Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran KKP tahun 2023, di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
"Indikator Kinerja Utama KKP yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 antara lain pertumbuhan PDB perikanan 4-6 persen, dan produksi perikanan 30,31 juta ton," ungkap Menteri Trenggono.
Indikator kinerja utama lainnya di tahun 2023 yakni ekspor hasil perikanan USD7,6 miliar, peningkatan angka konsumsi ikan menjadi 61,02 kg per kapita, Nilai Tukar Nelayan 107, luas kawasan konservasi 29,1 juta hektar, dan presentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan 97 persen.
Dalam mencapai target-target tersebut, sambung Menteri Trenggono, KKP telah menetapkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Meliputi perluasan wilayah konservasi perairan, dan penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan.
Kemudian pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan tawar yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah laut, serta pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil, yang diperkuat dengan peningkatan daya saing, penguatan pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan.
"Melalui program-program berbasis ekonomi biru, kami mengupayakan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memerhatikan keberlanjutan ekologi," paparnya.
Menteri Trenggono melanjutkan, dengan anggaran belanja yang ada pihaknya juga telah merancang sejumlah kegiatan prioritas di tahun 2023 berdasarkan unit kerja. Di antaranya pengembangan nelayan maju (Kalaju) dan kampung perikanan budidaya, pengembangan rantai dingin.
Lalu promosi produk kelautan dan perikanan skala internasional, rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga peningkatan pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor udang, lobster, kepiting, rajungan dan rumput laut.
Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan soft launching Integrated Maritime Intelligent Platform di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022). Ini merupakan wujud komitmen KKP dalam mengimplementasikan lima program Ekonomi Biru untuk menjaga kesehatan laut dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saat ini KKP tengah menyiapkan roadmap ekonomi biru sepanjang masa yang dituangkan dalam 5 program prioritas untuk memastikan laut tetap sehat dan populasi biota perikanan terjaga dengan baik untuk menjaga keseimbangan alam laut demi kelangsungan hidup generasi berikutnya,” kata Menteri Trenggono.
Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6,76 triliun setera dengan 0,0068 persen dari total alokasi belanja seluruh kementerian dan lembaga tahun 2023 sebesar Rp993,2 triliun.
Adapun kedapanya, KKP telah mencanangkan 2023 sebagai #KKPThrive, yang mana tersirat akan ada perkembangan yang pesat untuk periode 2023.
Sementara itu, pada tahun 2022, kinerja usaha sektor kehutanan tergolong baik. Hal ini diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal mewakili Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Misran, pada Refleksi Akhir Tahun 2022 KLHK yang berlangsung secara hybrid di Jakarta (29/12).
Berdasarkan 6 indikator kinerja, capaian usaha sektor pengelolaan hutan lestari di tahun ini masih tergolong baik. Indikator tersebut yaitu: penanaman; akses legal masyarakat; produksi kayu bulat; ekspor produk hasil hutan; PNBP Pemanfaatan; dan SAKIP.
Dijelaskan Misran, Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan hutan dengan target 403.000 Ha, terealisasi sebesar 591.761 Ha atau 146,84 persen dari target. Sementara itu, Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat dengan target 15.000 Ha, terealisasi sebesar 16,797 atau 111,98 persen. Serta, jumlah Produksi Kayu Bulat dengan target 55.00 Juta M3, terealisasi sebesar 54,66 Juta M3 atau 99,38 persen.
Selain itu, menurut Misran, Nilai Ekspor Produk Industri Hasil Hutan dengan target 9,75 Milyar USD terealisasi sebesar 14,00 Milyar USD atau 143,59 persen. Nilai PNBP HUTAN dari Pemanfaatan Hutan dengan target 3,199 Triliun Rupiah, terealisasi sebesar 3,04 Triliun Rupiah atau 95,03 persen. Dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target 81 Poin terealisasi sebesar 81,39 Poin atau 100,48 persen.
“Kinerja pengelolaan hutan lestari sampai kuartal 4 tahun 2022 masih baik, namun diperlukan terobosan dan relaksasi kebijakan, salah satunya adalah terobosan percepatan penyelesaian dokumen lingkungan,” jelas Misran .
Sebagai langkah kedepan, untuk mendorong nilai ekspor agar terus meningkat, diperlukan perluasan pasar-pasar yang baru. Untuk itu, KLHK berupaya mendorong pengakuan yang lebih luas terhadap Sistem Nasional (Broader Market Recognition), serta membangun kluster usaha kehutanan terintegrasi hulu, hilir dan pasar, baik di kawasan ekonomi khusus maupun kawasan ekonomi potensial lainnya untuk peningkatan efisiensi dan daya saing produk hasil hutan.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa di 2022 kebakaran hutan tidak ada yang signifikan muncul secara nasional karena dapat ditangani dengan baik.
"Sejak tahun 2020, kita terus lakukan uji coba, setelah Bapak Presiden meminta dilakukan penyelesaian masalah karhutla secara permanen. Jadi pencegahannya dengan cara monitoring hotspot, kemudian operasi/patroli, Teknik Modifikasi Cuaca, penegakan hukum, tata kelola lansekap terutama gambut, dan livelihood. Jadi kesejahteraan masyarakatnya juga penting," katanya.
Kemudian, laju deforestasi semakin menurun. Menteri Siti mengungkapkan bahwa deforestasi menjadi bagian yang paling berat karena harus berinteraksi dengan berbagai pihak termasuk LSM internasional. Selain itu, pihaknya juga harus menjelaskan sampai dengan metode apa yang dipakai, sehingga itu bisa dikatakan deforestasi.
"Istilahnya terang pada kamu, terang pada saya, begitu kira-kira. Ini juga tidak bisa memungkiri pentingnya diplomasi internasional," ujarnya.
Perspektif penting lainnya yaitu posisi Indonesia dimata internasional, yang pada tahun 2022 merupakan posisi puncak dengan gelaran G-20.
"Saya kira kita sudah tahu semua ada agenda G20. Pada gelaran G20 jelas pesannya disampaikan melalui mangrove, yang merupakan ide dasarnya Bapak Presiden dan ini akan kita lanjutkan,"
Selain itu, pada COP 27 UNFCCC (dalam hal ini dibandingkan dengan COP 21, 2015), Indonesia berada di posisi puncak upayanya dengan instrumen diplomasi iklim yaitu FoLU Netsink 2030. Sebuah komitmen ambisius sekaligus realistis dalam penurunan emisi gas rumah kaca untuk sektor hutan sampai 2030.
"Itu bukan hal sembarangan, bukan asal-asalan. Internasional mengatakan target di 2050 atau 2060. Kita khusus kehutanan dengan kontribusi kira-kira 59 persen dari emisi GRK, mengambil langkah berani, dengan situasi ini untuk dapat menyelesaikan di 2030. Tentu dengan langkah-langkah berikutnya yang sistematis dilakukan, dan ini realistis karena kita sudah belajar dan mempraktekkannya, sudah juga didasarkan pada teoritik dan empirik dari praktek-praktek yang kita lakukan," tutur Menteri Siti.
Pengendalian emisi GRK sektor kehutanan berlangsung dan sedang didorong terus pengendalian emisi sektor energi, industri dan sampah limbah dengan berbagai instrumen kebijakan yang ada, lintas sektor dan bersama para pihak.
Kesadaran untuk lingkungan hidup yang baik, kesadaran kelola sampah dan sensitif terhadap pencemaran semakin kuat ditengah masyarakat. Kebijakan alokasi dan keberpihakan pada masyarakat luas sudah berjalan dan masih membutuhkan aktualisasi nyata untuk langsung mengena pada aspek kesejahteraan material sebagaimana kebutuhan masyarakat.
Peran penegakan hukum juga cukup menonjol dan telah membangun kesadaran bersama berbagai elemen masyarakat untuk tanggung jawab bersama menjaga alam dan lingkungan Indonesia.
Catatan lain yang sangat penting dan ini dapat menjadi pijakan dasar ke depan yaitu aktualisasi generasi muda pada pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
Selanjutnya, sirkular ekonomi juga di Tahun 2022 muncul dan menguat. Secara keseluruhan, sistem-sistem yang dibangun, dimantapkan di tahun 2022 ini, akan dipertajam dan dilanjutkan.
Sistem lain yang tengah dibangun yaitu tentang ekonomi karbon. Menteri Siti mengatakan KLHK menyerap aspirasi agar ada keadilan, etik, solidaritas, dan inklusif di dalamnya. Hal ini juga akan bangun sistemnya.
Regulasi awalnya sudah, dan diperkirakan bulan Maret atau April sudah diselesaikan. Dengan demikian, apa yang disebut karbon yang sesungguhnya juga ada hak konstitusional rakyat disitu, bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Jadi saat mereka ikut menanam mangrove misalnya, masyarakat dapat merasakan manfaatnya juga.
"Oleh karena itu, yang seperti ini sistemnya kita ikuti, kita establish, kita mantapkan di awal 2023," kata Menteri Siti. (RRD)
