AALI
12925
ABBA
197
ABDA
0
ABMM
3280
ACES
1010
ACST
163
ACST-R
0
ADES
4830
ADHI
670
ADMF
8050
ADMG
187
ADRO
3310
AGAR
354
AGII
1975
AGRO
960
AGRO-R
0
AGRS
127
AHAP
61
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
160
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1025
AKSI
232
ALDO
925
ALKA
298
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/20 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
542.40
0.61%
+3.27
IHSG
6918.14
1.39%
+94.81
LQ45
1015.18
0.69%
+6.97
HSI
20717.24
2.97%
+596.56
N225
26739.03
1.27%
+336.19
NYSE
0.00
-100%
-15044.52
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,664
Emas
870,562 / gram

Reformasi Perusahaan, Dirut PLN Pastikan Krisis Batu Bara Tak Terjadi Lagi

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Rabu, 26 Januari 2022 20:58 WIB
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memastikan perusahaannya membuat startegi untuk mencegah kelangkaan atau krisis batu bara.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memastikan perusahaannya membuat startegi untuk mencegah kelangkaan atau krisis batu bara. (Foto: MNC Media)
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memastikan perusahaannya membuat startegi untuk mencegah kelangkaan atau krisis batu bara. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - PT PLN (Persero) tengah melakukan sejumlah langkah strategi perbaikan pasokan batu bara. Langkah itu menyusul terjadinya defisit batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik perseroan

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memastikan strategi yang ditempuh pihaknya membuat perusahaan tidak lagi mengalami kelangkaan atau krisis batu bara kedepannya. 

"Kami dalam hal enforcement DMO (Domestic Market Obligation) dan reformasi menyeluruh, manajemen PLN, kami pastikan menjamin krisis batubara tidak akan terulang kembali," ujar Darmawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (26/1/2022). 

Kepastian itu didukung oleh regulasi yang ditetapkan Kementerian ESDM, dimana evaluasi pelaksanaan DMO atau wajib pasok batu bara harus dilakukan satu bulan sekali. Ketentuan itu diatur melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2022. 

Perseroan juga melakukan reformasi dengan mengubah kontrak yang semula berorientasi jangka pendek menjadi kontrak berorientasi jangka panjang. Langkah ini sesuai dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir. 

Di sisi terminasi kontrak, lanjut Darmawan, pihaknya melakukan blacklist kepada pemasok atau produsen yang melanggar ketentuan atau tidak sesuai kontak. Sehingga secara otomatis pemasok tersebut tidak bisa lagi melakukan ekspor. 

BUMN di sektor kelistrikan itu pun sudah menerapkan sistem informasi manajemen secara end-to-end dari pengawasan di lapangan. Sistem digital ini dikoneksikan dengan sistem informasi manajemen monitoring online minerba. 

Apabila, terjadi kegagalan loading, maka sistem minerba langsung menerbitkan surat peringatan kepada pemasok. "Disini lah bagaimana bisnis proses yang berbelit-belit kita ubah menjadi bisnis proses yang sangat mudah yang efisien," kata dia. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD