Taufan Sukma/IDX Channel
IDXChannel - Rancangan terkait rencana investasi dan kebijakan komprehensif (comprehensive investment and policy plan/CIPP) dalam skema kesepakatan kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) dinilai belum berpihak pada upaya transisi energi yang berkeadilan.
Pasalnya, minimnya target pensiun dini atas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLTU dalam draf rencana ini dianggap berpotensi memperlambat langkah reformasi sistem energi Indonesia menjadi lebih hijau dan ambisius.
Menurut Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, dokumen CIPP JETP yang telah disusun pemerintah masih cukup kontradiktif.
Pasalnya, target bauran energi terbarukan dalam CIPP cukup ambisius, yaitu mencapai 44 persen pada 2030. Namun, di sisi lain, hanya dua PLTU yang masuk daftar pensiun dini dalam skema ini, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon.
"Sebagian PLTU yang masuk pensiun dini, yakni PLTU Cirebon-1, sebenarnya sudah masuk dalam skema ETM (energy transition mechanism/mekanisme transisi energi. Jadi seolah tidak ada niatan untuk benar-benar melakukan penutupan PLTU batu bara. JETP menjadi tidak jelas, awalnya mau pensiun PLTU batu bara justru tidak dilakukan dengan serius," ujar Bhima, dalam keterangan resmi yang dirilis oleh Civil Society Organization (CSO), Rabu (22/11/2023).
