Yulistyo Pratomo
IDXChannel - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan untuk mendukung investasi ke daerah.
Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan ini diharapkan menjadi model dalam menarik investasi ke daerah, terutama dari tingkat kabupaten. Di mana calon investor akan mendapatkan indikator keamanan berinvestasi di daerah tujuan.
"Informasi ini akan disediakan dalam platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan yang dibangun oleh Bappenas itu, dapat menjadi rujukan bagi pengembangan Peta Peluang Investasi selanjutnya," kata Deputi Bidang Perencanaan BKPM, Dr. Indra Darmawan, pada Sustainable Business and Investment Ecosystem di Nusa Dua, Bali, Jumat (11/11/2022).
Proyek ini sendiri sudah memiliki 47 proyek usulan, sekaligus menjadi alat kurasi dalam menentukan peta peluang investasi di delapan daerah, dimulai dari sektor perkebunan melalui organisasi bersama antara KADIN Indonesia dan Koalisi Ekonomi Membumi.
"Koalisi Ekonomi Membumi yang terdiri dari 49 organisasi telah menyiapkan panduan investasi lestari yang akan diluncurkan dan dapat digunakan oleh usaha mulai yang yang berskala mikro hingga berskala besar sebagai bentuk kesiapan pelaku usaha untuk mendorong investasi berkelanjutan," tambahnya.
Sementara itu, Deputi Program Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Ristika Putri Istanti, menyebut Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan untuk memperlihatkan keamanan berinvestasi di daerah tujuan.
"Memang awalnya perkebunan, tapi kami tidak cuma sawit, ada juga kakao, kopi, dan lain-lain. Nanti akan digunakan sebagai alat kurasi bagi investasi buat menarik daerah ke dalam peta peluang investasi," paparnya.
