Ikhsan Permana SP/MPI
IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia.
Bahlil mengatakan, izin tersebut hampir pasti diperpanjang. Artinya, PT Freeport harus melepas 10% sahamnya ke pemerintah Indonesia.
Bahlil memastikan, 10% saham Freeport tersebut akan diterima oleh Indonesia dengan biaya semurah mungkin.
"Semurah-murah mungkin. Nanti kita umumkan, kalau sudah saatnya kita umumkan. Tapi insyaallah hampir pasti," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Bahlil menyampaikan, dua bulan lalu dirinya sudah melakukan rapat dengan Freeport namun belum ada perkembangan terbaru terkait kemungkinan perpanjangan izin Freeport hingga 2061.
"Nanti kita lihat. Kita lagi dalam tim pembahasan kajian. Belum ada update apa-apa," ujarnya.
Sebagai informasi, Freeport sudah mengajukan perpanjangan izin untuk beroperasi setelah 2041. Kendati demikian, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membahas detail terkiat perpanjangan izin terutama dengan mempertimbangkan tambahan pendapatan dan manfaat bagi negara.
Salah satu syarat yang diminta pemerintah kepada Freeport adalah menambah kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang itu sebanyak 10% atau menjadi 61%.
Penambahan besaran saham tersebut disebut Bahlil lantaran pendapatan Freeport semakin membaik. Selama 2022, penerimaan negara dari Freeport yang meliputi pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak mencapai USD3,32 miliar. Sedangkan untuk tahun 2023 ini diperkirakan mencapai USD3,76 miliar.
“Freeport harus mau, harus mau, bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport enggak mau nambah, saya siap dievaluasi Menteri. 10% itu harus dengan biaya yang murah, saya tidak mau minta valuasi yang seperti sekarang,” tegas Bahlil.
(YNA)
