“APBN itu instrumen yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Ketika pemerintah tidak secara rutin menjelaskan kondisinya, ruang pengawasan publik makin terbatas,” ujar Media.
Meski terdapat tantangan dalam koordinasi rilis data, para ahli berharap Kementerian Keuangan dapat terus memperkuat komunikasi publiknya. Hal ini guna memastikan para pelaku usaha dapat mengambil langkah bisnis yang optimistis dan terukur, serta menjaga fondasi kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara tetap kokoh. (Wahyu Dwi Anggoro)