Maulina Ulfa - Riset
Pada September hingga Oktober 2022, terjadi penambahan pagu program Kartu Prakerja sebesar Rp7 triliun, sehingga total anggaran untuk program ini mencapai Rp18 triliun.
Realisasi hingga 31 Oktober sebesar Rp12,9 triliun untuk membantu biaya pelatihan, insentif mencari kerja, bagi 3,67 juta peserta kartu pra kerja.
Pemerintah juga menyalurkan program perlindungan sosial tambahan mencapai Rp333,8 triliun per akhir Oktober 2022.
Adapun rinciannya disalurkan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat PKH, bantuan tunai PKL WN kepada 2,1 juta penerima, kartu sembako kepada 18,7 juta penerima manfaat, subsidi bunga KUR 6,3 juta debitur.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng juga digelontorkan terhadap 23,9 juta penerima dan BLT desa mencapai 7,5 juta penerima manfaat.
BLT BBM juga diberikan dengan realisasi mencapai Rp6,21 triliun untuk 20,65 juta penerima manfaat,
Menanggapi inflasi yang kian tinggi, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp7,68 triliun untuk 12,8 juta pekerja yang bergaji di bawah UMR Jakarta, hingga dukungan APBD untuk pemerintah daerah mencapai Rp1,71 triliun.
Anggaran kesehatan juga masih menjadi konsen pemerintah mengingat pandemi Covid-19 masih belum berakhir.
Hingga Oktober 2022, penyaluran anggaran kesehatan regular mencapai 91 triliun sementara untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 40,7 triliun. Jumlah ini melandai dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 114,8 triliun hanya untuk penanganan Covid-19 saja.
Anggaran ini paling banyak terserap untuk belanja di kementerian/lembaga dengan alokasi Rp37,3 triliun untuk pertanggungan JKN dan klaim pelayanan pasien Covid-19 mencapai Rp 25,3 triliun.
Adapun pemerintah juga mengalokasikan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp4,6 triliun.
Sementara untuk Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), sebanyak Rp48,6 triliun digunakan untuk anggaran penanganan kesehatan klaim pasien Rp 27,3 triliun dan insentif nakes Rp3,1 triliun.
Anggaran vaksinasi Covid-19 tercatat mencapai Rp2,8 triliun, insentif perpajakan Rp1,8 triliun dan dukungan APBD termasuk Dana Desa untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp12,3 triliun.
Sementara untuk SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran), kata Sri Mulyani sebesar Rp270,4 triliun. Menurutnya, ini adalah strategi pemerintah menghadapi volatilitas di tahun 2023.
"Kita akan mengakumulasi SiLPA yang cukup signifikan karena faktor pembiayaan 2023 yang ada untuk meminimalkan dampak volatilitas. Untuk jaga cash buffer. Kalau nanti liat SiLPA besar di akhir tahun, itu by design kita untuk mengelola risiko di tahun anggaran selanjutnya," pungkas Sri Mulyani. (ADF)
