IDXChannel - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi memberikan catatan untuk Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang menginjak usia satu dekade.
Salah satu catatannya adalah masih adanya disparitas atau perbedaan layanan di rumah sakit, antara peserta dan non peserta. Pasien mandiri cenderung mendapatkan layanan yang spesial, sedangkan peserta JKN dipandang sebelah mata.
"Ada semacam disparitas pelayanan, antara peserta JKN dan non JKN, itu masih ada, ini PR pak Dirut untuk menghilangkan hal itu," ujar Tulus dalam acara Outlook 2023 diskusi publik 10 tahun program JKN, Senin (30/1/2023).
Tulus mengatakan, kejadian tersebut masih sering terjadi. Oleh karenanya kedepan diperlukan standarisasi pelayanan baik pasien yang menggunakan BPJS maupun yang membayar dengan uang pribadi.
"Misalnya kalau pasien komersial, dipanggilnya yang terhormat Bapak Bambang, kalau JKN langsung di panggil pak Bambang, itu gambaran kecilnya, banyak diskriminatif yang harus dihilangkan dan dilapangan masih terasa," sambungnya.
Disamping itu, Tulus juga memaparkan kondisi riil dilapangan tentang pelayanan yang diberikan kepada peserta program JKN. Selain itu disparitas layanan, masalah infrastruktur kesehatan di Indonesia juga belum tersebar merata. Khsusnya untuk tindakan medis besar yang alat kesehatan masih terbatas.
Tulus melihat, terbatasnya alat kesehatan ini dikarenakan harganya yang masih malah. Seban alat kesehatan saat ini masih dikenakan pajak barang mewah dari Negara.
"Kemudian belum tersebarnya di berbagai daerah, ini harus menjadi konsen dari Kemenkes untuk menciptakan dokter dokter spesialis, ditingkat kabupeten dan di pelosok ketika ada yang sakit tidak perlu berobat ke provinsi, karena tida ada dokter spesialis di daerah," kata Tulus.
Catatan lainnya adalah belum semua rumah sakit saat ini bekerjasama dengan program JKN, khsuus untuk RS Swasta. Hal itu menambah menghambat akses masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.
(SAN)
