Febrina Ratna Iskana
Kedua, tingkat penjualan mobil listrik terhadap total penjualan mobil nasional tumbuh pesat dari hanya 2,2 persen (2023) menjadi 16,9 persen (2025). WRI Indonesia memandang insentif masih dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan permintaan, terlebih di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi dalam beberapa waktu terakhir.
Ketiga, perlambatan adopsi kendaraan listrik dapat menghambat pencapaian target Net Zero Emission 2060, memperpanjang ketergantungan pada impor BBM, serta mempertahankan tekanan subsidi dan kompensasi energi yang nilainya telah melampaui Rp100 triliun. Risiko ini semakin besar di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat tensi geopolitik global.
Head of Industrial and Transport Decarbonization, INDEF GTI, Andry Satrio Nugroho, menyayangkan Surat Edaran yang dikeluarkan Kemendagri tersebut. “Kementerian Dalam Negeri justru memindahkan tanggung jawab pemberian insentif kendaraan listrik dari pusat ke daerah. Padahal jika memang Pemerintah merasa insentif diperlukan untuk mendorong elektrifikasi kendaraan lebih cepat lagi, maka Kemendagri hanya perlu mencabut saja peraturan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Senior Manager for Resilient Cities & Transport WRI Indonesia, I Made Vikannanda, menegaskan, di tengah gejolak harga energi global, pemerintah seharusnya mempertahankan insentif kendaraan listrik agar momentum pertumbuhan permintaan tidak terhenti.
“Langkah ini sejalan dengan target swasembada energi dalam RPJMN 2025–2029, pencapaian NDC, sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui industri masa depan yang lebih kompetitif,” tuturnya.
