Salih mengatakan uang yang dicuri akan cukup untuk meningkatkan keuangan Irak secara signifikan.
Menurut Salih, undang-undang tersebut akan berupaya memulihkan dana yang disalahgunakan melalui kerja sama pemerintah lain dan dalam kemitraan dengan badan-badan internasional.
"Di sini saya tegaskan kembali seruan Irak, yang sebelumnya telah kami keluarkan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk pembentukan koalisi internasional untuk memerangi korupsi di sepanjang garis koalisi internasional melawan ISIS," tegasnya.
Salih mengatakan tantangan korupsi tidak kalah berbahayanya dengan terorisme.
“Terorisme hanya bisa dihilangkan dengan menguras sumber pendanaannya yang berbasis uang korupsi sebagai ekonomi politik yang penuh kekerasan,” tambahnya.
Sejak 2019, ratusan orang telah tewas dalam protes kekerasan di seluruh Irak terhadap korupsi pemerintah, pengangguran dan kurangnya layanan dasar, termasuk listrik dan air bersih, karena negara tersebut telah gagal mencapai stabilitas setelah beberapa dekade sanksi dan perang.