Bahkan, model usaha yang dimiliki BP Danantara dipandang bisa menjawab persoalan pembangunan ekonomi dan investasi yang menjanjikan di masa depan.
“Jadi kami berharap ini model yang harus kita ciptakan betul-betul model yang biasa menjawab persoalan pembangunan masa depan,” kata Muliaman.
Tak hanya itu, lewat investment management, investment banking, dan asset management, Muliaman juga optimistis BP Danantara punya daya tawar tinggi bagi investor asing.
“Jadi ada partner domestik dan investor luar negeri, ada juga kegiatan yang berbasis dengan pembiayaan jangka panjang, dan juga leverage dari aset-aset BUMN yang akan beralih ke Danantara,” ujarnya.
BP Danantara Dorong Daya Saing BUMN
Associate Director BUMN Research UI Toto Pranoto menilai keberadaan BP Danantara bagian dari transisi kelembagaan di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.
Langkah itu sejalan dengan target otoritas yang menjadikan BUMN sebagai perusahaan bertaraf global layaknya Temasek Holdings Limited.
“Kalau memang arah Presiden adalah ingin punya BUMN Indonesia yang lebih punya daya saing seperti Temasek atau mungkin dalam beberapa hal ke sana, jadi memang beberapa fungsi transisi kelembagaannya mesti dilaksanakan,” ujar Toto kepada IDX Channel.
Meski Toto tak mengaitkan pembentukan BP Danantara dan isu pendirian superholding, lembaga yang diwacanakan menggantikan Kementerian BUMN, menurutnya sebagian wewenang Kementerian BUMN dalam jangkah menengah bisa saja dilimpahkan ke BP Danantara.
Salah satu soal executing agency (EA) atau tanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan BUMN. Sehingga, BP Danantara akan melaksanakan eksekusi atas berbagai aksi korporasi di BUMN.
Sedangkan, fungsi Kementerian BUMN diarahkan pada fungsi pembuat kebijakan atau policy making.
“Jadi transisi kelembagaannya gini, jadi mungkin nanti Kementerian BUMN itu dalam jangka pendek atau menengah itu mungkin nanti akan lebih diarahkan pada fungsi sebagai pembuat kebijakan, policy making, sebagai regulator,” kata Toto.
(Dhera Arizona)