Suparjo Ramalan
IDXChannel - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) telah menyetujui usulan pemerintah terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. Perubahan yang diusulkan diantaranya berupa penambahan porsi anggaran subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG) dan listrik agar tidak perlu mengalami kenaikan harga di masyarakat.
"(Pengajuan usulan dan persetujuan) Ini bukti bahwa (pemerintah) terus berupaya keras, karena tidak ingin membebani rakyat di tengah persoalan pangan dan energi global,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, Jumat (20/5/2022).
Menurut Erick, Kementerian BUMN juga memastikan bersama dengan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk fokus menjaga ketersediaan energi hingga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Konflik Rusia-Ukraina menyebabkan harga minyak dunia melonjak lebih dari USD100 per barel. Sementara asumsi dalam APBN sebelumnya hanya berada di level USD63 per barel. Karenanya, pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengusulkan adanya tambahan anggaran untuk subsidi energi dan kompensasi bagi masyarakat.
Tambahan anggaran subsidi energi yang diusulkan sebesar Rp74,9 triliun, yang terdiri dari Rp71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, serta Rp3,1 triliun untuk subsidi listrik tahun ini.
"Dukungan tambahan anggaran ini untuk melindungi masyarakat dari kenaikan harga yang signifikan, sehingga memang harus karena pilihannya hanya ada dua. Kalau tidak ada tambahan subsidi energi dan kompensasi, maka harga BBM dan listrik naik," kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Untuk kompensasi BBM dan LPG diperhitungkan mencapai Rp324,5 triliun. Angka ini terdiri dari tambahan kompensasi 2022 sebesar Rp216,1 triliun, yang terdiri dari kompensasi BBM sebesar Rp194,7 triliun dan kompensasi listrik senilai Rp21,4 triliun.
"Ada juga kurang bayar kompensasi hingga 2021 sebesar Rp108,4 triliun, yang terdiri dari kompensasi untuk BBM sebesar Rp83,8 triliun dan kompensasi listrik sebesar Rp24,6 triliun. Tetapi, kami hanya akan mengalokasikan tambahan kompensasi di APBN tahun 2022 sekitar Rp275 triliun saja. Untuk sisanya atau sekitar Rp49,5 triliun akan dialokasikan pada anggaran tahun 2023," tutur Sri Mulyani. (TSA)
