AALI
12300
ABBA
183
ABDA
0
ABMM
3210
ACES
1005
ACST
164
ACST-R
0
ADES
4810
ADHI
680
ADMF
8150
ADMG
166
ADRO
3120
AGAR
350
AGII
1925
AGRO
960
AGRO-R
0
AGRS
118
AHAP
62
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
162
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1050
AKSI
232
ALDO
930
ALKA
300
ALMI
274
ALTO
190
Market Watch
Last updated : 2022/05/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
540.22
-0.53%
-2.88
IHSG
6830.60
0.55%
+37.19
LQ45
1009.96
-0.59%
-6.04
HSI
20082.33
-2.72%
-561.95
N225
26349.61
-2.09%
-561.59
NYSE
15044.52
-3.2%
-497.38
Kurs
HKD/IDR 1,874
USD/IDR 14,725
Emas
858,911 / gram

Sri Mulyani Naikkan Batas Restitusi Pajak Jadi Rp5 Miliar, Ini Rinciannya

ECONOMICS
Rina Anggraeni
Kamis, 13 Januari 2022 12:53 WIB
Guna mendorong kembali roda ekonomi pasaca-pandemi Covid-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memberikan kelonggaran terhadap restitusi PPN.
Sri Mulyani Naikkan Batas Restitusi Pajak Jadi Rp5 Miliar, Ini Rinciannya. (Foto: MNC Media)
Sri Mulyani Naikkan Batas Restitusi Pajak Jadi Rp5 Miliar, Ini Rinciannya. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Guna mendorong kembali roda ekonomi pasaca-pandemi Covid-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memberikan kelonggaran terhadap pengembalian atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak.

Sebelumnya, syarat tertinggi untuk pengajuan restitusi adalah sebesar Rp1 miliar untuk satu wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai. Nilai tersebut diperlonggar menjadi Rp5 miliar. 

Penyesuaian batasan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas PMK-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor, mengatakan latar belakang penyesuaian batas restitusi PPN tersebut adalah untuk membantu likuiditas keuangan wajib pajak.

“Dengan penyesuaian jumlah batasan tersebut menjadi lima miliar, maka lebih banyak pelaku usaha yang mendapat layanan ini. Kas dari restitusi dapat digunakan kembali oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Neil di Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 2021 tersebut, pemerintah juga mewajibkan wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu untuk menyampaikan laporan keuangan dalam suatu tahun pajak, harus diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian. 

"Apabila tidak dipenuhi, wajib pajak tidak diberikan pengembalian pendahuluan dan dicabut keputusan penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentu-nya," katanya.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakannya. Dengan demikian, akan terwujud pelayanan perpajakan yang setara (equal) baik dalam proses penetapan maupun pencabutan sebagai wajib pajak kriteria tertentu.

“Penyesuaian kebijakan ini untuk menjamin kepatuhan wajib pajak kriteria tertentu dan menjamin bahwa wajib pajak memiliki kriteria yang layak selama mendapatkan layanan khusus berupa pengembalian pendahuluan tersebut,” pungkas Neilmaldrin. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD