Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Pengaturan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak serta merta mulus begitu saja. Tidak sedikit upaya para buruh dalam memprotes keputusan Kepala Daerahnya. Mulai dari mogok kerja, demo, bahkan sampai menggugat Kepala Daerah.
Keputusan para Kepala Daerah pun turut menuai kritik dari berbagai pihak, tak terkecuali para buruh.
Lalu, mana saja daerah yang masih riuh dengan penetapan UMP? Berikut rangkuman tim MNC Portal Indonesia dikutip Rabu (5/1/2022):
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Dalam Kepgub DKI tersebut ditetapkan UMP DKI 2022 senilai Rp4.641.854.
Keputusan ini dikritik tegas bahkan ditolak oleh para buruh yang tergabung dalam Konfenserasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPl). Aksi demo pun sempat terjadi di depan Balai Kota DKI Jakarta.
Berdasarkan pantauan MNC Portal saat itu, massa buruh turut membawa manusia silver di barisan paling depan tepat di gerbang Balai Kota yang dijaga kepolisian. Tak hanya manusia silver, nampak 'pocong' di barisan belakang memegang bendera kuning.
Aksi demo buruh tersebut menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Mereka menolak besaran upah minum provinsi (UMP) 2022 yang hanya naik tipis.
Tak hanya buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga keberatan dan kecewa dengan keputusan Anies Baswedan.
Pengusaha menilai keputusan Anies tak sesuai dengan regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum propinsi.
Selain itu revisi ini dinilai bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021. Pemprov DKI Jakarta disebut secara sepihak melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha.
Karena itu, Apindo akan menggugat revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan perubahan tersebut.
"Kami juga mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, namun tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19 November 2021," tegas Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).
