Langkah-langkah hukum itu mendorong ekonomi Afghanistan ke jurang dan memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah sejak awal dalam kondisi buruk akibat perang selama puluhan tahun dan kemarau panjang di negara yang dilanda kemiskinan itu.
Meski demikian, para pejabat Taliban mengatakan bahwa langkah-langkah antikorupsi yang efektif dan fokus meningkatkan investasi dan perdagangan dengan negara-negara tetangga dan kawasan telah membuat mereka mampu menahan kemerosotan ekonomi.
Bulan lalu, Bank Dunia juga menyampaikan penilaian positif ekonomi Afghanistan yang mengejutkan dalam sembilan bulan pertama tahun fiskal 2022. Bank Dunia menyebut tingkat ekspor yang tinggi, nilai tukar yang stabil dan pengumpulan pendapatan yang kuat di bawah pemerintahan Taliban.
Komunitas internasional menolak memberikan legitimasi kepada penguasa de facto Kabul itu, karena alasan kontraterorisme dan hak asasi manusia.
Taliban telah memberlakukan pembatasan meluas terhadap perempuan Afghanistan sejak kembali berkuasa.