Iqbal Dwi Purnama
"Perumnas itu kan sebetulnya memang off taker perumahan sosial. Tapi karena di push mencari untung, akhirnya perumahan sosialnya ditinggal. Akhirnya BUMN ini punya hotel, dan lainnya. Seharusnya yang menyelenggarakan rumah sosial harus ada, tapi kalau BUMN yang mau bisnis properti kelas atas silakan," kata dia.
Fahri Hamzah melihat bahwa angka backlog perumahan yang saat ini berjumlah 15 juta dapat ditangani jika para pengembang fokus untuk memproduksi rumah saja. Sehingga, bagian pemasaran alias penyaluran rumah, terutama rumah MBR, bisa dikerjakan oleh negara lewat BUMN.
"Kemarin sudah kita bicarakan dengan Menteri BUMN supaya ada lembaga off taker. Supaya berapapun yang diproduksi oleh pengembang, harus diserap, karena kita punya backlog 15 juta. Kalau kita bisa produksi 1 juta, harus ada yang absorb, supaya tidak ada isu pemasaran, yang ada isu antrean saja," kata Fahri.
(NIA DEVIYANA)
