AALI
9800
ABBA
188
ABDA
0
ABMM
2360
ACES
780
ACST
170
ACST-R
0
ADES
7375
ADHI
815
ADMF
8100
ADMG
177
ADRO
2970
AGAR
318
AGII
1950
AGRO
765
AGRO-R
0
AGRS
122
AHAP
57
AIMS
254
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1640
AKRA
1060
AKSI
294
ALDO
855
ALKA
294
ALMI
292
ALTO
228
Market Watch
Last updated : 2022/06/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
544.03
0.56%
+3.01
IHSG
7042.94
0.64%
+44.67
LQ45
1018.99
0.57%
+5.77
HSI
21719.06
2.09%
+445.19
N225
26491.97
1.23%
+320.72
NYSE
14402.12
0.34%
+49.32
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,845
Emas
873,761 / gram

Terkait Gugatan UMP DKI, APINDO: Kami Tidak Membangkang, Hanya Mencari Kepastian Hukum!

ECONOMICS
Iqbal Dwi Purnama
Minggu, 16 Januari 2022 14:29 WIB
APINDO resmi menggugat Keputusan Gubernur Anies Baswedan (Kepgub) 1517/2021 tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang naik menjadi 5,1%.
UMP (Ilustrasi)
UMP (Ilustrasi)

IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) resmi menggugat Keputusan Gubernur Anies Baswedan (Kepgub) 1517/2021 tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang naik menjadi 5,1%.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menjelaskan gugatan tersebut dilayangkan sebab membuat bingung para pengusaha harus menggunakan aturan yang mana antara PP 36/2021 dengan kenaikan 0,85% atau Kepgub 1517/2021 yang naiknya 5,1%.

"Karena pemerintah pusat memiliki PP 30/2021, sementara pak Gubernur mengeluarkan Kepgub 1517/2021, sedangkan kami sebagai objek kedua regulasi itu mempunyai kebimbangan, belum ada kepastian, ini mau pakai yang mana" ujarnya kepada MNC Portal, Minggu (16/1/2022).

Nurjaman menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya juga sudah bersurat kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan aturan yang sudah diputuskan sebelumnya. Namun menurutnya hingga saat ini juga belum menghasilkan keputusan yang pasti.

"Dari perimbangan itu kami berasa berkeyakinan bahwa kami masih belum cukup dengan surat Bu menteri kepada pak gubernur kami merasa belum cukup, karena masih ngambang," kata Nurjaman.

Sedangkan dari Pengusaha, pihaknya telah dua kali bersurat kepada Gubernur untuk mencabut Kepgub 1517/2021 tentang penetapan UMP, namun menurut Nurjaman hingga saat ini juga belum ada balasan.

"Oleh karena tidak ada kepastian menurut kami, maka kami mencari kepastian dan perlindungan hukum, salah satunya dengan melakukan gugatan ke PTUN," lanjut Nurjaman.

"Tujuannya kami ingin mencari kepastian hukum, kalau sudah ada kepastian hukum yang tetap, kalaupun gugatan kami di tolak, kami siap untuk mengikuti putasan pengadilan" pungkasnya.

(NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD