Taufan Sukma Abdi Putra
IDXChannel - Pemerintah memastikan bakal tetap menolak diberlakukannya skema power wheeling demi tetap menjaga kedaulatan energi nasional, khususnya di sektor kelistrikan.
Penolakan ini ditegaskan seiring dengan masih cukup banyak pengusaha dan kalangan konglomerat yang diklaim meminta untuk memasukkan skema tersebut dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
"Saya tahu mengenai power wheeling ini, banyak (pihak) yang ingin (diterapkan). Banyak konglomerat yang minta. Itu yang saya tahu. Tapi Pak Prabowo sudah putuskan tidak. Negara harus tetap jadi pengendali (ketahanan energi nasional)," ujar Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam keterangan resminya, pekan ini.
Menurut Hashim, salah satu alasan utama pemerintah menolak skema power wheeling adalah terkait potensi bakal munculnya kekacauan dalam industri listrik.
"Jika power wheeling diterapkan, industri listrik bisa menjadi seperti Wild West, di mana pihak asing berpotensi mendominasi sektor ini," ujar Hashim.
