Muhammad Farhan
IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berencana menghilangkan tunjangan profesi guru melalui Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Keputusan ini dipertanyakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi menjelaskan dalam RUU Sisdiknas, frasa tunjangan profesi hanya diberikan ketika sebelum undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diundangkan.
"Menyangkut tunjangan profesi, memang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Sisdiknas Pasal 145 Ayat (1) dinyatakan, “Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebelum undang-undang ini diundangkan," ujar Rosyidi dalam keterangannya, Jumat (16/9/2022).
Oleh sebab itu, Rosyidi mewakili pihaknya menilain penerapan RUU Sisdiknas ini hanya menihilkan upaya penghargaan Negara terhadap profesi Guru maupun dosen. Ia menyebutkan UU Nomor 14 2005 tersebut adalah Lex Specialis Derogat Legi Generali bagi profesi guru.
"Dalam pandangan kami, frasa sebelum undang-undang ini diundangkan, artinya tunjangan profesi guru akan hilang, jika RUU Sisdiknas ini diundangkan," katanya.
