AALI
12000
ABBA
184
ABDA
6250
ABMM
3050
ACES
980
ACST
157
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
685
ADMF
8075
ADMG
179
ADRO
3100
AGAR
330
AGII
1970
AGRO
910
AGRO-R
0
AGRS
124
AHAP
62
AIMS
242
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1020
AKSI
350
ALDO
905
ALKA
294
ALMI
288
ALTO
206
Market Watch
Last updated : 2022/05/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
-0.73%
-3.98
IHSG
6883.50
-0.44%
-30.64
LQ45
1009.51
-0.63%
-6.42
HSI
20171.27
0.29%
+59.17
N225
26677.80
-0.26%
-70.34
NYSE
0.00
-100%
-15035.87
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,471 / gram

Tuntut UMP 2022 Lebih Besar, Buruh Mau Mogok Kerja 6-10 Desember

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Jum'at, 03 Desember 2021 18:15 WIB
KSPI berencana kembali menggelar aksi mogok kerja 6-10 Desember. Aksi mogok kerja ini dilakukan bila pemerintah tidak mau mengabulkan tuntutan kenaikan UMP.
Tuntut UMP 2022 Lebih Besar, Buruh Mau Mogok Kerja 6-10 Desember (FOTO: MNC Media)
Tuntut UMP 2022 Lebih Besar, Buruh Mau Mogok Kerja 6-10 Desember (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana kembali menggelar aksi mogok kerja pada 6-10 Desember. Aksi mogok kerja ini dilakukan bila pemerintah tidak mau mengabulkan tuntutan kenaikan upah yang diajukan buruh.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan bahwa 2 juta buruh akan melakukan mogok kerja apabila aspirasi dari unjuk rasa lanjutan pada 6-10 Desember 2021 tidak didengar.

"Aksi mogok kerja nasional ini adalah aksi terakhir yang akan ditempuh buruh jika aksi unjuk rasa lanjutan pada 6-10 Desember 2021 juga tidak didengar," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (3/12/2021).

Dia menyebutkan tuntutan yang akan disampaikan adalah meminta dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Keputusan Upah Minimum 2022.

Di samping itu dia menyampaikan, para buruh juga meminta agar aksi yang dilaksanakan pada 6-10 Desember 2021 mendatang untuk lebih fokus pada demonstrasi terlebih dahulu.

"Karena atas permintaan kawan-kawan daerah aksi ini akan difokuskan ke daerah, terutama bupati, walikota, gubernur harus mengubah SK tentang kenaikan UMP dan UMK," kata Ketua KSPI.

"Untuk kapan tepatnya aksi mogok nasional akan kami umumkan lebih lanjut," tambahnya. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD