Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto mengapresiasi langkah Bupati Garut yang membebaskan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi pendorong agar masyarakat mau dan tidak terbebani ketika hendak mensertifikatkan aset tanah yang dimiliki, disamping itu juga mempercepatnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Saya coba berkomunikasi dengan masyarakat, memang masyarakat merasa senang dengan program sertifikasi PTSL ini. Apalagi mereka hanya dibebani biaya sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Rp150.000. Kami juga bersyukur Bapak Bupati Garut membebaskan BPHTB nol rupiah," ujar Menteri Hadi dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (25/6/2023).
Menteri Hadi menjelaskan, dengan adanya sertifikat diharapkan dapat membantu masyarakat yang mayoritas petani di desa tersebut dalam menggarap sawahnya.
"Di sini sawahnya subur. Yang pertama untuk menjaga sawah itu menjadi lumbung padi dan menjadikan ketahanan pangan jadi tidak ada alih fungsi, tetap menjadi LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi). Saya yakin dengan memiliki dua sertifikat (rumah dan sawah) maka perekonomian di desa ini juga akan meningkat," papar Hadi Tjahjanto.
Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut itu, Menteri Hadi juga sekaligus menyerahkan sembilan sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat secara door to door.
Menteri ATR/Kepala BPN kemudian mengakhiri kunjungan kerjanya di Kabupaten Garut dengan menyerahkan sembilan sertifikat tanah wakaf di Masjid Utsman bin Affan, Desa Cisaat, Kecamatan Kadungora.
"Saya terus mendorong untuk sertifikasi tanah wakaf, dan saya perintahkan seluruh Kepala Kantor Pertanahan khususnya di Jawa Barat dan Kepala Kantor Wilayah untuk memproses tanah wakaf yang harus disertifikatkan," pungkasnya.
(DES)
