Michelle Natalia
IDXChannel - Utang pemerintah saat ini tercatat mencapai Rp7.000 triliun. Kondisi ini dinilai akan memberatkan pemangku pemerintahan berikutnya usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri masa jabatannya.
Ekonom Senior INDEF, Didik J Rachbini, menyebutkan, pada tahun 2020, DPR RI bersama pemerintah mengetok palu utang untuk tahun 2021, namun, karena adanya pandemi COVID-19, di mana ada UU yang mengebiri DPR, utang dibengkakkan, SBN menjadi Rp1.220 triliun.
"Dan itulah utang paling besar yang dilakukan dengan semena-mena. Tapi realisasinya Rp1.500 triliun, dan meski utang ini terhitung rendah oleh Menkeu Sri Mulyani, itu bukan seperti itu menghitungnya. Karena utang itu urusan dengan pajak, PDB kita itu urusan dengan swasta, kalau mau lihat, bank swasta juga," ujar Didik dalam IDX Channel live di Jakarta, Kamis(24/3/2022).
Dia mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain yang sudah 100% dari PDB, itu persepsi yang salah. Didik mencontohkan, Jepang memiliki bunga 0,2%, meskipun dia memiliki 100% atau lebih dari PDB, dampaknya terhadap pembayaran bunga hampir tidak ada.
"Sementara kita, dampaknya karena utangnya hampir 7% dari PDB, maka pembayaran bunganya itu lebih Rp400 triliun jika ditambah dengan pokoknya, tidak digeser pada tahun berikutnya sebagai utang baru. Itu bisa hampir Rp1.000 triliun," ungkap Didik.
