AALI
10850
ABBA
73
ABDA
6950
ABMM
745
ACES
1565
ACST
358
ACST-R
0
ADES
1680
ADHI
1320
ADMF
8450
ADMG
174
ADRO
1180
AGAR
418
AGII
1270
AGRO
1215
AGRO-R
0
AGRS
805
AHAP
61
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
302
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
492
AKRA
3400
AKSI
765
ALDO
440
ALKA
238
ALMI
250
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2021/03/05 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.51
-0.71%
-3.59
IHSG
6258.75
-0.51%
-32.05
LQ45
941.36
-0.75%
-7.11
HSI
29098.29
-0.47%
-138.50
N225
28864.32
-0.23%
-65.79
NYSE
14959.41
-1.58%
-239.78
Kurs
HKD/IDR 1,843
USD/IDR 14,300
Emas
778,890 / gram

Besok, Nasabah Bumiputera Berencana Datangi OJK Minta Bantuan

MARKET NEWS
Hafid/Koran Sindo
Selasa, 23 Februari 2021 18:00 WIB
Imbas dari kasus Bumiputera 1912 yang alami gagal bayar, Koordinator Nasabah Gagal Bayar Rudhi Mukhtar mengumumkan pihaknya akan datangi OJK meminta bantuan.
Besok, Nasabah Bumiputera Berencana Datangi OJK Minta Bantuan. (Foto : MNC Media)

IDXChannel - Imbas dari kasus Bumiputera 1912 yang alami gagal bayar, Koordinator Nasabah Gagal Bayar (AJB) Rudhi Mukhtar mengumumkan pihaknya akan mendatangi kantor otoritas terkait pada Rabu (24/2/2021) untuk meminta bantuan dalam penanganan kasus ini.

"Besok kami berjumlah 100 orang akan melakukan aksi demo bersama SPSI AJB Bumiputera. Kami minta OJK harus turun tangan secepatnya karena ini sudah genting," ujar Rudhi saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (23/2/2021), di Jakarta.

Diungkapkan Rudhi, pihaknya mengajukan beberapa tuntutan agar otoritas terkait segera turun tangan mendorong manajemen Bumiputera secepatnya melakukan pembayaran klaim. Intervensi dibutuhkan demi memproses kelebihan dana cadangan yang ada.

"Berikutnya kami juga meminta pembatalan Moratorium atau larangan untuk berhenti membayar iuran. Aturan ini memberatkan dan sudah sejak 2016. OJK tolong cabut keputusan moratorium yang selama ini menghambat proses klaim penebusan," tambahnya 

Sementara itu, dari SPSI akan menuntut penyehatan Bumiputera yang bisa dilakukan OJK. Caranya dengan Pembentukan BPA, Komisaris, dan Direksi. Berikutnya juga izin untuk optimalisasi aset-aset Bumiputera demi melunasi pembayaran klaim pemilik polis.

"Buktikan OJK masih berfungsi dan aturan POJK No. 69/POJK.05/2016 berlaku. Kami nasabah korban gagal bayar AJB Bumiputera sudah menunggu tahunan," katanya. Gugatan yang diajukan nasabah Bumiputera tersebut sesuai berdasarkan kewajiban OJK sesuai pasal 28 - 31 UU 21/2011 dan POJK 1/POJK.07/2013. (FHM)

Rekomendasi Berita
Risiko Investasi Saham
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD