AALI
9725
ABBA
224
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1480
ACST
280
ACST-R
0
ADES
1665
ADHI
1165
ADMF
8075
ADMG
167
ADRO
1185
AGAR
428
AGII
1095
AGRO
910
AGRO-R
0
AGRS
570
AHAP
71
AIMS
494
AIMS-W
0
AISA
274
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3240
AKSI
785
ALDO
870
ALKA
242
ALMI
236
ALTO
318
Market Watch
Last updated : 2021/05/07 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
468.07
-0.98%
-4.61
IHSG
5928.31
-0.7%
-41.93
LQ45
880.72
-0.93%
-8.22
HSI
28610.65
-0.09%
-26.81
N225
29357.82
0.09%
+26.45
NYSE
0.00
-100%
-16348.41
Kurs
HKD/IDR 1,838
USD/IDR 14,290
Emas
835,733 / gram

Ini Alasan Para Nasabah Laporkan Seluruh Bos Bumiputera ke Polisi

ECONOMIA
Senin, 22 Februari 2021 11:30 WIB
Koordinator Nasional Kumpulan Pemegang Polis Bumiputera, Yayat Supriyatna, menyatakan, akan melaporkan seluruh pejabat AJB Bumiputera 1912 kepada polisi.
Ini Alasan Para Nasabah Laporkan Seluruh Bos Bumiputera ke Polisi. (MNC Media)

IDXChannel - Koordinator Nasional Kumpulan Pemegang Polis Bumiputera, Yayat Supriyatna, menyatakan, akan melaporkan seluruh pejabat AJB Bumiputera 1912 kepada pihak yang berwajib. Hal Ini berlaku baik di daerah-daerah maupun di pusat atas sesuai pasal 372 dan 378 KUHP. 

"Mulai besok tanggal 22 hingga 26 Februari 2021 seluruh wilayah serentak melaporkan Bumiputera ke pihak berwajib," ujar Yayat saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (20/2/2021).

Yayat akan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perbuatan PMH wanprestasi atas klaim polis pemegang polis yang belum dibayarkan oleh AJB Bumiputera hingga saat ini.

Sebelumnya, dikutip berbagai sumber, Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera, Nurhasanah, menolak sebutan gagal bayar bagi perusahaan. Utang klaim mencapai sekitar Rp12 triliun dinilai perlu disebut sebagai outstanding claim.

Bumiputera mencatat bahwa pada akhir 2020, utang klaim telah mencapai kisaran Rp12 triliun, lebih besar dari perkiraan awal senilai Rp9,6 triliun. Jumlahnya terus meningkat dibandingkan dengan akhir 2019, yakni sebesar Rp5,3 triliun.

Nurhasanah menilai bahwa gagal bayar merupakan kondisi saat perusahaan tidak bisa lagi bertahan. Dia mengaku bahwa Bumiputera tetap bisa membayar kewajibannya kepada pemegang polis, sehingga enggan menyebut kondisi yang ada sebagai gagal bayar.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Bumiputera. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD