Atikah Umiyani/MPI
IDXChannel - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGE (PGEO) menyambut positif rencana peluncuran bursa karbon. Pemerintah bersiap untuk menerapkan bursa karbon pada September tahun ini.
Direktur Keuangan PGE, Nelwin Aldriansyah mengatakan, perseroan akan terus mengikuti dinamika persiapan bursa karbon di Indonesia saat ini.
"Kita sendiri selama ini melakukan penjualan karbon tidak langsung sebagai penjual di bursa tertentu. Tapi carbon credit yang kita miliki di off take atau dibeli pihak ketiga, South Pole. South Pole inilah yang kemudian memperdagangkan carbon credit yang telah dibeli dari kita di bursa dan internasional," ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Nelwin memastikan, perseroan akan tunduk pada aturan pemerintah apabila memang seluruh penghasil carbon credit di Indonesia hanya diperbolehkan melakukan penjualan di pasar dalam negeri.
"Saat ini, kita juga sudah sign MoU dengan PPI untuk mempersiapkan Grup Pertamina, Pertamina NRE, untuk memasuki perdagangan karbon di bursa karbon Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, terkait perjanjian dengan South Pole, Nelwin menjelaskan, perseroan akan mencari jalan tengah yang terbaik bagi masing-masing.
Asal tahu saja, PGE memang telah menandatangi kesepakatan penjualan carbon credit dengan South Pole dari tiga pembangkit listrik panas bumi (PLTP) yang dikelola perseroan.
Tiga PLTP tersebut, yakni PLTP Ulubelu Unit III, PLTP Ulubelu Unit IV, dan PLTP Karaha Unit I dengan besaran pengurangan emisi total sebanyak 2,5 juta ton CO2.
"(Nanti) kita lihat, kalau kewajiban memang termasuk seluruh perjanjian-perjanjian yang ada, tentu kita harus ada perubahan perjanjian. (Namun) yang pasti kita tidak bisa melakukan pembatalan sepihak atas kontrak-kontrak yang ada. Bagiamana nanti konsekuensinya dari peraturan atau regulasi yang mungkin diterbitkan dalam waktu dekat," terangnya.
Dikatakan Nelwin, kontrak antara PGE dengan South Pole itu berlaku selama 7 tahun dan baru berjalan 1 tahun.
"Karena ini kan sebetulnya sudah dipersiapkan lama sekali sejak 2014 kalo tidak salah. Saat itu, belum ada wacana bursa karbon di Indonesia. Proses sertifikasinya sendiri karena ini baru pertama kali yang kita lakukan dengan South Pole saja perlu waktu sekitar 5 tahun," tukas Nelwin.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengungkapkan, perdagangan karbon bisa mempercepat usaha Indonesia untuk memenuhi target net zero emission pada 2060 atau bahkan lebih cepat.
(FAY)
