Perkara tersebut membuat manajemen Indra Karya lebih mempertimbangkan untuk mencari pendanaan dari pihak lain, di luar pemerintah.
“Karena kita tahu, pada saat satu holding, satu afiliasi, biasanya agak sulit ikut tender secara bersamaan, itu problem di pengadaan barang dan jasa pemerintah, nah misalkan ada beberapa konsultan yang digabung di bawah satu entitas usaha, holding, nah kita mulai berpikir untuk mengembangkan potensi di luar daripada APBN sendiri,” katanya.
Opsi tersebut juga mempertimbangkan nilai kontrak atas proyek sebelumnya yang didapatkan perusahaan dari laon atau pinjaman, BUMN, swasta, dan APBN. Di mana, persentasenya adalah 30 persen swasta, 25-30 persen BUMN, dan sisanya bersumber dari APBN dan lain.
“Walaupun secara kontribusi sumber dana kita sudah mulai agak seimbang antara APBN, laon, BUMN, dan swasta. Itu kita growth, growth itu kelihatan, tetap ada, walaupun memang tidak signifikan yang naiknya ekstrim gitu, karena kenapa? Konsultan di Indonesia itu banyaknya ada sekitar 6.200 konsultan, ini perusahaan konsultan di Indonesia banyaknya segitu kurang lebih,” tutur Okky.
(SAN)