Kunthi Fahmar Sandy
Lebih lanjut Edy Nurhamid Amin menyampaikan bahwa, dengan keterlibatan perusahaan dalam proyek jargas, RGAS berkomitmen untuk terus berpartisipasi dan mendukung upaya pemerintah untuk terus mengurangi subsidi energi dan memperkuat kemandirian dalam rangka penyediaan energi bersih yang terjangkau bagi masyarakat.
"Tentunya untuk membantu percepatan pembangunan jaringan gas tersebut, perseroan tidak bisa berjalan dengan sendiri. Melainkan butuh sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak, karena target yang dicanangkan pemerintah tidak sedikit", tambahnya.
Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengubah peraturan sehingga memungkinkan pihak swasta untuk dapat mengembangkan proyek jaringan gas dengan skema KPBU. Penanggung jawabnya ada di Kementerian ESDM.
"Rapat internal tadi presiden menanyakan progres daripada jaringan gas, dan beban fiskal terhadap LPG. Tadi disampaikan beban fiskal terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat teruma yang subsidi," pungkasnya.
Pada 2022 pemerintah memberi subsidi untuk 7,8 juta ton LPG. Di sisi lain, penggunaan gas non LPG terus mengalami penurunan. Untuk 2023 Airlangga menyebut subsidi gas bisa mencapai Rp 117 triliun.
