Maulina Ulfa - Riset
Badan Usaha Milik NU, BUMNU
Di tengah ramai PBNU yang mendapat keistimewaan pengelolaan tambang, ormas yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari ini sebelumnya telah bersinergi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membangun 250 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU).
Badan usaha tersebut merupakan wujud dari realisasi pengembangan ekonomi Nahdliyin dalam memasuki abad kedua NU.
Salah satu bentuk realisasi itu adalah BUMNU Grosir yang menyediakan produk dengan harga bersaing untuk memberikan dukungan penuh kepada pedagang kecil, UMKM, pengecer, dan konsumen ritel.
Jika nanti PP No.25 tahun 2024 dilaksanakan, maka bukan tidak mungkin akan dijalankan melalui badan usaha yang telah dibentuk tersebut.
Sebagaimana diketahui, bunyi Pasal 83A ayat 1 PP tersebut menyatakan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.
