TIM RISET IDX CHANNEL
IDXChannel - Reformasi tata kelola ekspor komoditas strategis yang disiapkan pemerintah dinilai berpotensi memperkuat likuiditas valuta asing (FX) domestik dan menopang stabilitas rupiah.
Namun di balik manfaat jangka panjang tersebut, sektor perbankan tetap menghadapi risiko eksekusi yang perlu dicermati.
Analis Sucor Sekuritas, Edward Lowis dan Karen Chow, dalam riset yang terbit pada 26 Mei 2026 menilai, aturan baru ekspor komoditas dan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) menjadi perubahan besar dalam pengelolaan ekspor SDA Indonesia.
Melalui kebijakan tersebut, ekspor sejumlah komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, hingga ferroalloy akan dipusatkan melalui satu BUMN Ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).
Sementara itu, skema DHE SDA diarahkan untuk meningkatkan penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri.
“Dalam jangka panjang, arah kebijakan ini konstruktif karena pengawasan yang lebih kuat terhadap ekspor komoditas strategis berpotensi meningkatkan penempatan (retensi) devisa hasil ekspor di dalam negeri, memperdalam likuiditas dolar AS domestik, serta menopang stabilitas rupiah,” tulis Edward dan Karen dalam risetnya.
Sucor menilai bank-bank Himbara seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) berpotensi menjadi penerima manfaat utama dari meningkatnya arus DHE. Peluang tersebut datang dari bisnis transaction banking, trade finance, cash management, hingga aktivitas treasury.
Meski demikian, Sucor mengingatkan bahwa kebijakan ini belum tentu langsung menjadi katalis positif bagi margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) perbankan.
Sebab, simpanan devisa eksportir berpotensi tetap membutuhkan biaya bunga apabila ditempatkan dalam deposito dolar AS berbunga.
Dari sisi kualitas aset, Sucor belum melihat tekanan langsung terhadap kredit bermasalah. Eksportir komoditas besar dinilai masih memiliki bantalan likuiditas yang cukup kuat untuk menghadapi masa transisi kebijakan.
Namun, risiko tetap terbuka apabila proses sentralisasi ekspor memicu hambatan administratif maupun operasional, mulai dari perizinan, dokumentasi, bea cukai, pengiriman barang, hingga proses pembayaran.
Jika gangguan berlangsung berkepanjangan, eksportir komoditas berpotensi mengalami penurunan volume penjualan, pelemahan profitabilitas, dan kenaikan kebutuhan modal kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko kredit macet.
Sucor juga menyoroti risiko terbesar justru berada di lapisan kedua (second-layer) ekosistem komoditas. Kontraktor tambang, perusahaan logistik, operator tongkang, pemasok, trader, pabrik kelapa sawit, hingga perkebunan kecil dinilai lebih rentan terhadap keterlambatan pembayaran dari eksportir utama.
“Jika proses ekspor melambat, eksportir besar kemungkinan akan menjaga likuiditas dengan memperpanjang pembayaran kepada pemasok dan kontraktor,” tulis riset tersebut.
Tekanan tersebut dinilai dapat merembet ke kredit komersial dan UMKM, yang tercermin dari meningkatnya penggunaan fasilitas pinjaman, melambatnya perputaran piutang, penurunan kas, hingga kenaikan kredit special mention loan (dalam perhatian khusus) dan loan at risk (LAR).
Di tengah potensi risiko tersebut, Sucor tetap mempertahankan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) sebagai pilihan utama di sektor perbankan.
BBCA dinilai unggul karena memiliki struktur pendanaan yang kuat, likuiditas solid, dan kualitas aset yang defensif. Sementara BRIS menawarkan pertumbuhan struktural dengan eksposur langsung yang relatif rendah terhadap rantai ekspor komoditas.
Singkatnya, kata Edward dan Karen, kebijakan ini positif bagi likuiditas dan kebutuhan modal kerja dalam jangka panjang, tetapi tetap sensitif terhadap risiko eksekusi. (Aldo Fernando)
Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.
