TIM RISET IDX CHANNEL
IDXChannel - Rencana Indonesia membatasi produksi nikel untuk mengatasi persoalan kelebihan pasokan berpotensi menopang harga.
Menurut laporan S&P Global Ratings, dikutip Dow Jones Newswires, Kamis (22/1/2026), logam industri tersebut secara umum bergerak naik seiring logam lainnya, di tengah tanda-tanda pengetatan pasokan.
Kontrak nikel tiga bulan di London Metal Exchange (LME) terakhir menguat 0,1 persen ke level USD18.020 per metrik ton. S&P menilai, setiap pengurangan pasokan dalam skala besar kemungkinan akan memengaruhi harga pasar.
Namun demikian, efektivitas kebijakan pemerintah sangat bergantung pada besaran dan durasi intervensi tersebut. S&P menambahkan, perbaikan harga yang berkelanjutan juga membutuhkan peningkatan permintaan nikel.
Rencana pemangkasan produksi ini sekaligus menegaskan risiko regulasi yang dihadapi para produsen yang beroperasi di Indonesia.
Dikutip dari Reuters, Jumat (23/1), kontrak nikel tiga bulan di LME melesat dari titik terendah pertengahan Desember di USD14.235 per metrik ton ke puncak USD18.905 pada 14 Januari, level yang terakhir kali tercatat pada 2022.
Kebangkitan harga nikel dipicu oleh pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia Bahlil Lahadalia pada pertengahan Desember, yang berjanji akan memangkas produksi.
Seorang pejabat Kementerian ESDM mengonfirmasi pada 14 Januari bahwa izin usaha pertambangan tahunan tahun ini akan dipangkas menjadi 250-260 juta ton basah bijih, dari 379 juta ton pada 2025.
Mengingat Indonesia menyumbang sekitar 65 persen pasokan nikel global dan selama dua tahun terakhir menjadi sumber kelebihan pasokan yang menekan harga, kabar ini dinilai berdampak besar.
Rencana Indonesia memangkas produksi nikel menyimpan banyak detail krusial di balik angka-angka besar yang beredar.
Kolumnis senior sektor logam Reuters Andy Home menilai, pemangkasan kuota pertambangan tidak serta-merta berarti penurunan produksi sebesar yang dibayangkan pasar.
Andy menjelaskan, kuota tambang Indonesia dinyatakan dalam satuan ton basah (wet ton), sehingga sulit dikonversi menjadi unit nikel yang benar-benar dapat dipulihkan karena variasi kadar air bijih yang sangat lebar.
Kadar air bijih bahkan bisa mencapai hingga 40 persen dari total tonase basah.
Selain itu, baik operator maupun pemerintah tidak secara resmi melaporkan kuota maupun realisasi produksi, yang membuat situasi sektor nikel Indonesia sulit dipetakan secara akurat.
Yang pasti, kata Andy, kuota tahun lalu jauh melampaui produksi aktual.
Menurut Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) total kebutuhan bijih dari fasilitas pengolahan domestik hanya sekitar 300 juta ton basah, termasuk impor dari Filipina yang mencapai 14 juta ton dalam 11 bulan pertama 2025, berdasarkan data World Bureau of Metal Statistics.
Kuota yang direncanakan untuk tahun ini memang akan menekan produksi, namun tidak sebesar kesan “pemangkasan besar-besaran” yang tercermin dari judul kebijakan.
FINI memperkirakan permintaan bijih smelter justru meningkat menjadi 340-350 juta ton tahun ini, sehingga menciptakan kesenjangan pasokan yang hanya sebagian bisa ditutup melalui impor dan pelepasan stok.
Menurut Andy Home, kondisi ini menempatkan pemerintah pada dilema: menahan pasokan bijih tanpa mengganggu smelter yang masih dalam tahap pembangunan atau peningkatan kapasitas.
Di sisi lain, kebijakan sumber daya Indonesia berfokus pada hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, dari bijih mentah hingga produk nikel jadi.
Jika ketegangan antara kuota produksi dan kebutuhan smelter semakin tajam, Andy Home menilai pemerintah masih memiliki ruang penyesuaian melalui evaluasi tengah tahun.
“Angka izin pertambangan tahunan bisa menjadi target yang bergerak seiring berjalannya waktu,” tulis Andy.
Meski demikian, Andy Home menegaskan pemerintah Indonesia serius mengambil kendali atas sektor yang tumbuh terlalu cepat, mulai dari penertiban tambang ilegal hingga penghentian persetujuan smelter baru untuk produk antara seperti nickel pig iron dan matte.
Namun, ia mengingatkan, laju industri nikel Indonesia tidak akan berhenti mendadak dan proses penyesuaian ini kemungkinan berjalan bertahap, dengan angka-angka yang masih berpotensi berubah. (Aldo Fernando)
