Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel—Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan dua persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelatihan vokasi berkelanjutan.
Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kerja. APINDO menilai investasi negara dalam pembangunan kompetensi tenaga kerja menjadi semakin penting di tengah perubahan teknologi, struktur industri, dan kebutuhan dunia kerja.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan pembangunan ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.
Menurutnya, dunia usaha berkontribusi melalui penciptaan lapangan kerja, investasi, peningkatan produktivitas, serta pengembangan kompetensi. Namun, upaya tersebut perlu didukung kebijakan dan pembiayaan negara.
"Untuk pelatihan vokasi, APINDO mengusulkan dukungan pembiayaan negara sebesar dua persen dari APBN yang diarahkan khusus bagi penyelenggaraan pelatihan vokasi berkelanjutan," ujar Shinta dalam keterangan tertulis, Senin (24/8/2026).
