Danandaya Arya Putra
IDXChannel—Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menelusuri perizinan 397 lapangan padel sebagai respons atas keluhan warga. Dari penelusuran itu, diketahui 185 lapangan padel melanggar perizinan pembangunan.
“Bangunan padel yang tidak berizin sampai dengan 23 Februari 2026 berjumlah 185 bangunan,” kata Kepala Dinas Citata Vera Revina Sari saat dihubungi wartawan, Rabu (25/2/2026).
Sekadar informasi, keberadaan lapangan padel belakangan ramai diperbincangkan setelah warga yang rumahnya bersebelahan dengan lapangan padel mengunggah keluhan. Aktivitas yang berlangsung sampai malam hari dinilai mengganggu warga di perumahan.
Ternyata, suara aktivitas dari lapangan pun terdengar jelas hingga ke rumah warga tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahkan langsung menginstruksikan seluruh lapangan padel di Jakarta dicek perizinannya.
“Kami sedang mendalami berapa dari 397 tadi yang mempunyai izin. Tentunya kami akan melakukan penertiban seperti yang kami sampaikan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Pramono juga telah memutuskan tidak akan memberikan perizinan pembangunan lapangan padel baru di area permukiman warga. Lapangan padel baru hanya diizinkan berdiri di area komersial.
“Untuk lapangan padel sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru," tuturnya.
Ratusan lapangan padel yang akan ditelusuri terancam akan ditutup bila tidak memiliki dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha,” ucapnya.
Lalu bagi lapangan padel yang telah memiliki PBG tetapi terlanjur dibangun di kawasan perumahan, pemprov tetap mengizinkan operasional kegiatan berlanjut. Dengan catatan, operasionalnya hanya sampai pukul 20.00 WIB.
Dalam kasus tersebut, Pramono juga meminta wali kota untuk berdiskusi dengan warga perihal operasional jam buka dan tutup lapangan padel di perumahan.
“Wali kota, jajaran terkait, camat, dan sebagainya untuk mengadakan negosiasi dengan warga dan memberikan batas waktu maksimum boleh digunakan oleh apa, pengelola lapangan padel tersebut tidak boleh lebih dari jam 08.00 malam,” ucap dia.
(Nadya Kurnia)
