Wahyu Dwi Anggoro
IDXChannel – Junta militer di Myanmar mengumumkan perpanjangan status daruratnya. Mereka juga menunda pelaksanaan pemilihan umum yang sebelumnya direncanakan untuk diadakan pada Agustus.
Kepala junta, Min Aung Hlaing, mengakui bahwa lebih dari sepertiga wilayah masih belum berada di bawah kendali penuh militer. Pengakuan itu datang bersamaan dengan peringatan dua tahun kudeta militer di Myanmar.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta. Komunitas internasional menjatuhkan berbagai macam sanksi kepada pihak militer sebagai bentuk ketidaksetujuan.
“Keadaan darurat akan diperpanjang selama enam bulan lagi mulai dari 1 Februari”, kata penjabat presiden, Myint Swe, seperti dilansir the Guardian pada kamis (2/2/2023).
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) mengecam perpanjangan status darurat. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan perpanjangan status darurat tidak sah.
