Kunthi Fahmar Sandy
IDXChannel - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menjadikan dialog terbuka dan berkelanjutan dengan masyarakat sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan.
Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan kebijakan yang efektif hanya bisa lahir dari pemahaman mendalam atas aspirasi dan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Hal ini disampaikannya setelah kegiatan Berdaya Bersama Kupang di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan mempertemukan Kemenko PM dengan ratusan pelaku ekonomi kreatif, gig workers, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta tokoh komunitas dan lintas agama Rabu (1/10/2205).
Dia menyebut, Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak bisa merumuskan kebijakan dari menara gading. "Kami di Kemenko PM percaya bahwa kebijakan yang efektif lahir dari percakapan yang tulus dan terbuka dengan masyarakat,” ujar Leontinus dalam keterangan pers Rabu (1/10/2025).
Leontinus menjadikan acara di Kupang sebagai contoh nyata bagaimana dialog menjadi jembatan antara pemerintah dan warga. Kegiatan yang melibatkan lebih dari seribu peserta dari berbagai latar belakang tersebut, menurutnya, adalah manifestasi komitmen pemerintah untuk tidak hanya berbicara kepada masyarakat, tetapi berbicara bersama masyarakat.
