Tak hanya itu, lanjut dia, usulan tambahan pagu anggaran tahun 2026 KemenP2MI menjadi sebesar Rp1,3 triliun dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (9/7/2025).
“Setelah disetujui, usulan itu akan disampaikan ke Banggar DPR,” katanya.
Pagu indikatif anggaran KemenP2MI tahun 2026 hanya berjumlah Rp285 miliar, yang kemudian dipotong 92 persen untuk belanja pegawai, dan tersisa Rp2 miliar baru bisa dimanfaatkan untuk program pelindungan, penempatan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
Banyaknya peluang kerja di luar negeri merupakan alternatif di tengah tingginya kebutuhan lowongan kerja di tanah air yang sangat disayangkan jika tidak ditangkap.
Namun yang perlu dicermati, kata dia, program pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran yang dijalankan pemerintah lewat KemenP2MI harus lebih dahulu didukung penuh.
"Pekerja migran Indonesia saat ini, adalah jalan keluar dari sempitnya lapangan kerja di dalam negeri," katanya.
Sebelumnya, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengungkapkan, dibutuhkan anggaran yang baik untuk meningkatkan tata kelola dan menjalankan program prioritas pekerja migran Indonesia. Sebab itu KemenP2MI mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun 2026.
“Memang relatif sangat kecil untuk program pelindungan dan penempatan. Karena itu, kami sudah rapat dengan Komisi IX dan prinsipnya mereka mendukung penambahan Rp1,3 triliun,” kata Menteri Karding.
Menurutnya, jika tambahan anggaran disetujui, alokasi terbesar akan digunakan untuk memperkuat program penempatan pekerja migran Indonesia lebih serius lagi, dengan peningkatan kualitas keterampilan.
Selain penempatan, KemenP2MI juga fokus pada penguatan infrastruktur pelindungan, peningkatan pelatihan, serta pembangunan tata kelola dan layanan yang lebih efisien, mudah dan murah.