Nur Ichsan Yuniarto
"Platform media sosial telah menjadi medium utama berbagai modus kejahatan siber, mulai dari investasi palsu, impersonasi, phishing, hingga penipuan berbasis rekayasa sosial," kata Pratama Persadha lewat keterangan tertulisnya, Jumat (6/3/2026).
Dalam banyak kasus, kata dia, distribusi konten penipuan diperkuat oleh sistem rekomendasi algoritmik yang memprioritaskan engagement tanpa selalu mempertimbangkan risiko keamanan publik. Dari sudut pandang intelijen siber, kondisi tersebut menunjukkan bahwa algoritma tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan hukum.
Dia menambahkan, selain persoalan penipuan digital, Komdigi juga menyoroti masih ditemukannya konten disinformasi pada platform Meta. Disinformasi bukan sekadar masalah etika komunikasi, melainkan ancaman terhadap stabilitas sosial dan ketahanan nasional.
"Konten manipulatif yang disebarkan secara sistematis dapat memicu polarisasi, mengganggu proses demokrasi, serta menciptakan distrust terhadap institusi negara," kata dia.
Dalam ekosistem digital yang digerakkan algoritma, lanjut Pratama, konten provokatif dan sensasional cenderung mendapatkan amplifikasi lebih tinggi. Tanpa pengawasan dan transparansi yang memadai, mekanisme ini dapat memperbesar risiko konflik sosial.
"Dalam kasus judi online, promosi layanan ilegal kerap disamarkan melalui berbagai metode yang dirancang untuk menghindari deteksi otomatis. Konten promosi tidak selalu ditampilkan secara eksplisit, melainkan sering dikemas dalam bentuk tautan eksternal, penggunaan kode tertentu, gambar yang dimodifikasi, hingga penyebaran melalui akun yang diretas atau akun palsu," kata Pratama.
Modus lain yang sering ditemukan adalah penggunaan jaringan akun terkoordinasi yang secara sistematis mempromosikan situs perjudian melalui komentar, pesan pribadi, atau fitur siaran langsung. Pola ini membuat sistem moderasi berbasis algoritma sering terlambat mengidentifikasi konten yang bermasalah, sehingga konten dapat tersebar luas sebelum akhirnya dihapus.
"Ketika tingkat kepatuhan dinyatakan berada di bawah 30 persen, implikasinya bukan hanya pada pelanggaran administratif, tetapi juga pada efektivitas mitigasi risiko keamanan," kata dia.
