Tim IDXChannel
IDXChannel - Sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) mendominasi kasus korupsi dan penyuapan di Indonesia. Sehingga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memperkuat pencegahan.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo saat Launching Program Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
"Pentingnya penguatan pencegahan ini sejalan dengan data statistik penindakan KPK sepanjang periode 2004 hingga 2025. Dari ratusan perkara yang ditangani, modus korupsi pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta penyuapan menjadi yang paling mendominasi," kata Ibnu Basuki Widodo.
Berdasarkan data KPK, kasus penyuapan mencatatkan angka tertinggi sebanyak 1.068 kasus, disusul oleh tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa sebanyak 428 kasus.
"Sektor pengadaan barang dan jasa menjadi perhatian khusus KPK mengingat alokasi anggaran belanja PBJ nasional yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp843,7 triliun," katanya.
Ibnu membeberkan bahwa celah korupsi dalam PBJ dapat terjadi sejak tahap persiapan, seperti perencanaan anggaran, penyusunan spesifikasi, hingga proses pemilihan vendor.
Praktik penyimpangan yang kerap ditemukan di lapangan antara lain persekongkolan antar-penyedia, penggelembungan harga, penurunan kualitas spesifikasi teknis demi keuntungan pribadi, hingga intervensi pimpinan yang memaksakan vendor tertentu.
Dia mengingatkan, apabila proses pengadaan tidak dijalankan dengan penuh integritas, anggaran negara yang besar tersebut tidak akan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat dan justru menghasilkan kualitas pembangunan yang buruk serta rentan rusak.
"Oleh karena itu, sinergi pencegahan dan komitmen pimpinan instansi sebagai role model sangat diperlukan untuk mengawal transparansi pengadaan barang dan jasa di Indonesia," katanya.
(Sheqilla Sukma)
