Felldy Utama
Tito menyebut, para honorer yang menumpuk ini kerap meminta kepastian, apakah mereka akan diangkat menjadi PPPK atau PNS.
Ketika tidak menemui titik terang, para honorer pun melakukan aksi demo, sehingga akhirnya diakomodir pemerintah.
"Diakomodir nanti Ibu Menpan bisa menjelaskan karena demonya banyak tempat Ibu Rini waktu itu. Kemudian diakomodir, diangkat tapi dengan seleksi. Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai oleh APBD saat itu," katanya.
"Untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer, karena akan menjadi beban. Beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya. Buang waktu," kata Tito.
(Nur Ichsan Yuniarto)
