sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Mendagri Minta Kebijakan PBB di Daerah Dibatalkan Jika Kondisi Ekonomi Masyarakat Tak Baik

News editor Felldy Utama
19/08/2025 06:34 WIB
Kebijakan ini tengah menimbulkan keresahan masyarakat.
Mendagri Minta Kebijakan PBB di Daerah Dibatalkan Jika Kondisi Ekonomi Masyarakat Tak Baik (iNews Media Group)
Mendagri Minta Kebijakan PBB di Daerah Dibatalkan Jika Kondisi Ekonomi Masyarakat Tak Baik (iNews Media Group)

IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons soal maraknya sejumlah daerah yang membuat kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Kebijakan ini tengah menimbulkan keresahan masyarakat.

Tito menambahkan, dirinya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh Kepala Daerah. Ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan sebelum mengambil kebijakan ini.

"Setiap kepala daerah betul-betul untuk menyesuaikan NJOP dan PPB, sesuaikan dengan kemampuan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang pertama," kata Tito dikutip Selasa (19/8/2025).

Tito melanjutkan, setiap pemerintah daerah juga perlu membangun komunikasi publik sebelum menerapkan kebijakan ini. Menurutnya, hal tersebut penting agar tidak ada komunikasi yang terputus dengan masyarakat.

"Kemudian ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak baik, maka kepala daerah dapat menunda atau membatalkan," kata dia.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement