Mereka mengatakan, kesepahaman Saudi-Houthi itu mencakup gencatan senjata selama enam bulan dengan penghentian semua kegiatan militer di seluruh Yaman. Houthi telah berkomitmen untuk berunding dengan pihak-pihak Yaman lainnya untuk merundingkan penyelesaian politik atas konflik tersebut, kata mereka. PBB akan memfasilitasi negosiasi politik tersebut, tambah mereka.
Kedua pihak juga sepakat untuk lebih melonggarkan pembatasan yang diterapkan oleh koalisi pimpinan Saudi di bandara Sanaa dan pelabuhan-pelabuhan Laut Merah yang dikuasai Houthi di Hodeida, kata para pejabat tersebut. Houthi akan mencabut blokade selama bertahun-tahun di Taiz, kota terbesar ketiga Yaman yang dikuasai oleh pasukan pemerintah, ungkap mereka.
Peta jalan bertahap itu juga menyepakati pembayaran gaji terhadap seluruh pegawai pemerintah – termasuk militer – dari pendapatan minyak dan gas. Sebagai imbalannya, para pemberontak setuju untuk mengizinkan ekspor minyak dari wilayah yang dikuasai pemerintah setelah terhenti selama berbulan-bulan akibat serangan Houthi terhadap fasilitas minyak, kata mereka.
Dewan kepresidenan Yaman yang diakui secara internasional diberi pengarahan tentang kesepahaman Saudi-Houthi itu pada pertemuan hari Kamis (6/4) di ibu kota Saudi, Riyadh, bersama Pangeran Khalid bin Salman yang menjabat menteri pertahanan Arab Saudi, kata salah seorang pejabat Yaman.
Dewan yang didukung Saudi dan ditunjuk setahun lalu itu telah memberikan persetujuan awalnya terhadap draf kesepakatan tersebut, kata pejabat tersebut.