Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan sistem pendataan dan pengaturan jumlah pengemudi dengan memperhatikan kebutuhan mobilitas masyarakat di setiap wilayah.
Salah satu gagasan yang disampaikan Djoko adalah membangun aplikasi transportasi online milik negara. Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperoleh data yang lebih jelas mengenai jumlah pengemudi serta memantau keseimbangan antara ketersediaan pengemudi dan permintaan perjalanan.
Menurut Djoko, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu fondasi penting dalam merumuskan kebijakan transportasi online. Tanpa data yang memadai, pemerintah akan kesulitan menentukan kebutuhan pengemudi, menyusun program pembinaan, serta merancang kebijakan perlindungan dan kesejahteraan mereka.
Selain mengatur jumlah pengemudi, pemerintah juga dinilai perlu memperkuat persyaratan dan pembinaan bagi pengemudi transportasi online. Pembinaan tersebut dapat mencakup keselamatan berlalu lintas, etika pelayanan penumpang, hingga tata cara pengangkutan barang.