Atikah Umiyani/MPI
IDXChannel - Pemerintah kesulitan menemukan lokasi rumah untuk progra tabungan perumahan rakyat (Tapera). Hal ini diungkapkan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
"Masalah lokasi (kami kesulitan). Tantangan kami saat ini untuk rumah tapak adalah ketersedian lokasi yang favorable apalagi kalau lihat strukturnya dari backlog 9,9 juta itu adalah sebagian besar strukturnya adalah masyarakat di perkotaan, (sehingga) tanahnya sudah tidak terjangkau," kata Heru saat Media Briefing Terkait Update Program Tapera di Kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Dia menganalogikan pembiayaan KPR rumah saat ini yang jauh dari perkotaan seperti wilayah non-Papua dan non-Papua Barat seharga Rp166 juta sampai Rp176 juta, sementara wilayah Papua dan Papua Barat harganya mencapai Rp222 juta.
"Ini juga menjadi tantangan, makanya ke depan mindset untuk membiasakan masyarakat hidup di rumah vertikal itu juga menjadi tantangan. Karena kredit yang dari FLPP maupun yang dana Tapera itu juga kita gunakan untuk membiayai rumah vertikal atau susun bukan hanya rumah tapak. Tentunya harganya beda, karena harga rumah susun lebih mahal daripada rumah tapak," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan lokasi Tapera ini sangat bergantung dengan kebutuhan.
