"Kalau untuk PNS aja ya enggak (setuju), kalau bisa seluruh karyawan yang bekerja terutama yang di Jakarta, untuk mengurangi polusi," ucapnya.
Begitu pun dengan Lucky Farras Yunior, pria berusia 22 tahun itu menilai bahwa kebijakan WFH untuk ASN terkesan berat sebelah. Menurutnya, justru lebih banyak perusahaan swasta di Jakarta.
Sehingga, untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, pemerintah juga harus memberlakukan kebijakan serupa. Hal ini agar jumlah polusi akibat kendaraan bermotor berkurang.
"Itu berat sebelah, kenapa enggak tembak rata? Kalau bikin kebijakan ya harus rata, emang perusahaan milik negara doang? Swasta kan banyak juga. Mungkin kalau hitung perbandingan lebih banyak swasta," katanya.