Iqbal Dwi Purnama
Sedangkan dikatakan Ivan, selama masa kampanye ini transaksi melalui RKDK tidak menunjukkan pergerakan, sedangkan proses kampanye berjalan secara masif. Hal inilah yang menjadi indikasi adanya pembiayaan yang ilegal pada proses kampanye Pemilu.
"Kita kan bertanya, pembiayaan segala macem itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak," sambung Ivan.
Hal ini, kata Ivan, bakal menimbulkan proses demokrasi yang tidak sehat. Demokrasi yang diharapkan menjadi wadah pertarungan gagasan, visi dan misi para calon pemimpin, justru menjadi tidak sehat ketika alat tempurnya uang.
"Prinsip gini, kita ingin Pemilu ini adu visi misi, bukan adu kekuatan uang, apalagi ada dana dari hasil ilegal," kata Ivan.
"Kita lihat memang transaksi terkait dengan Pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen, baik di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, segala macam," pungkasnya.
(YNA)
