Tim IDXChannel
Peningkatan Tren Belanja Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN)
Mantan Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam BPKP ini juga mengungkapkan bahwa paradigma baru pengawasan juga terkalibrasi pada tren belanja Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) di Kementerian Agama. P3DN di Kementerian Agama menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam beberapa periode terakhir. Pengawasan terhadap P3DN menjadi bagian penting dari Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Akselerasi Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Akselerasi pada proyek yang dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2023 juga menjadi fokus pengawasan. Pada tahun ini, terdapat 400 proyek yang mendapat pendanaan dari SBSN dengan anggaran total Rp2,5 triliun. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan KUA, Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu, peningkatan fasilitas madrasah, asrama haji, sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), serta unit percetakan Al Quran.
Pengawasan yang dilakukan tahun 2023 ini menunjukkan hasil yang meningkat baik dari aspek percepatan kontrak fisik dan penyelesaian proyek dibandingkan dengan tahun 2022. Pengawasan terhadap proyek SBSN ini, dilakukan secara ketat sejak tahap tender pra-DIPA pada November 2022. Tujuannya adalah untuk memastikan semua proyek selesai pada tahun 2023 dan mencegah proyek yang mangkrak.
Dengan adanya akselerasi ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama demi pelayanan publik yang lebih baik.
Program Penguatan Kapabilitas SPI pada PTKN
Penguatan kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) merupakan prioritas pengawasan mendatang. SPI memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga transparansi, akuntabilitas organisasi, manajemen risiko, efisiensi, efektivitas, serta memastikan integritas dan kepatuhan organisasi terhadap peraturan yang berlaku. Karenanya, peningkatan kapabilitas SPI menjadi sebuah keharusan. Peningkatan kapabilitas SPI di PTKN bertujuan untuk mengurangi risiko keuangan negara dan meningkatkan mutu layanan pendidikan di PTKN.
