Sidang Kasus Tata Kelola Minyak Mentah, Ahok Tegaskan Tak Ada BBM Oplosan

IDXChannel - Eks Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara terkait narasi bahan bakar minyak (BBM) oplosan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. 

Menurutnya, selama ini tidak terbukti oplosan, tapi blending. Hal itu Ahok sampaikan pada break sidang saat menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/1/2026). 

Baca Juga:

Ignasius Jonan hingga Ahok Batal Hadiri Sidang Anak Riza Chalid, Ini Alasannya

"Kan terbukti enggak ada oplosan kan, blending kan," kata Ahok. 

Kerugian akibat perkara ini ditaksir mencapai Rp285 triliun. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa. 

Baca Juga:

Sidang Tata Kelola Minyak Mentah, Ahok Heran Dua Dirut Terbaik Pertamina Dicopot

Terkait kerugian tersebut, Ahok mengaku tidak mengetahui mekanisme perhitungannya. 

"Saya juga enggak tahu hitungannya gimana," katanya.

Baca Juga:

Ahok Akhirnya Beberkan Alasan Mundur dari Kursi Komisaris Utama Pertamina

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan merugikan negara mencapai Rp285 triliun.

Kerugian itu terkait kasus dugaan korupsi tata kelola produk kilang minyak mentah pada PT Pertamina subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Surat dakwaan itu dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

Jaksa menjelaskan, kerugian itu terdiri dari kerugian keuangan negara dan kerugian perekenomian negara yang disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Riva bersama dengan mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusuma; dan mantan Manajer Impor dan Ekspor Produk Trading pada Trading and other business Direktorat Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Edward Cone. 

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa termasuk berkaitan dengan penyimpangan dalam pengadaan produk impor kilang atau BBM dan penjualan solar nonsubsidi. Nilainya yakni USD2.732.816.820,63 atau setara Rp45,33 triliun dan Rp25.439.881.674.368,30 (Rp25 triliun).

"Kerugian tersebut merupakan bagian kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar USD2,732,816,820.63 dan Rp25.439.881.674.368,30," kata jaksa.

Selain merugikan keuangan negara, jaksa menyebut perbuatan Riva dan kawan-kawan juga merugikan perekonomian negara. JPU menilai perbuatan Riva cs merugikan negara sebesar Rp171.997.835.294.293 (Rp171 triliun) dan 2.617.683.340,41 dolar AS atau setara Rp43,3 triliun.

"Kerugian perekonomian negara sebesar Rp171.997.835.294.293,00 yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan dari harga tersebut dan illegal gain sebesar sebesar USD2,617,683,340.41 berupa Keuntungan ilegal didapat dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri," kata dia.

Adapun jika ditotal, maka nilai kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara yang disebabkan oleh perbuatan Riva dan kawan-kawan mencapai Rp285 triliun.

(Nur Ichsan Yuniarto)