Binti Mufarida
IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta temuan transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera diusut tuntas.
“Saya kira kalau ada hal-hal yang mencurigakan, saya kira terus diusut tuntas,” tegas Wapres dalam keterangan resmi usai lawatan dari Jepang yang diterima, Jumat (10/3/2023).
Wapres menyebut, jika ada indikasi penyelewengan maka akan menjadi wewenang penegak hukum. “Saya kira hal-hal yang memang ada penyimpangan dan memang itu sudah ada indikasinya saya itu memang menjadi kewenangan yang berwenang ya (penegak hukum)," jelasnya.
Ia pun meminta semua pegawai pemerintah untuk melaporkan LHKPN dan mempertanggungjawabkan harta kekayaan pejabat yang diperoleh selama ini. “Sebenarnya itu sudah menjadi aturan ya, semua pegawai termasuk di Kementerian Keuangan itu harus sudah melaporkan LKH setiap tahun, dan itu kalau ada yang belum melaporkan saya kira perlu diteliti lagi, mencurigakan ya tentu diteliti, karena semuanya sudah melaporkan, untuk di Kementerian Keuangan saya kira di semua Kementerian lain sama saja. Ternyata memang masih ada yang tidak dilaporkan,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senilai Rp300 triliun.
Data transaksi mencurigakan tersebut sudah dikantongi Mahfud untuk diserahkan ke Kementerian Keuangan dan PPATK.
"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ujar Mahfud MD dalam konferensi pers di UGM, Rabu (8/3/2023).
(DES)
