AALI
9425
ABBA
288
ABDA
6050
ABMM
2450
ACES
730
ACST
194
ACST-R
0
ADES
6125
ADHI
805
ADMF
8175
ADMG
175
ADRO
3160
AGAR
318
AGII
2200
AGRO
815
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
262
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1540
AKRA
1185
AKSI
270
ALDO
755
ALKA
300
ALMI
296
ALTO
191
Market Watch
Last updated : 2022/08/15 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
535.36
-0.62%
-3.33
IHSG
7093.28
-0.51%
-36.00
LQ45
1005.79
-0.62%
-6.25
HSI
20040.86
-0.67%
-134.76
N225
28871.78
1.14%
+324.80
NYSE
0.00
-100%
-15602.90
Kurs
HKD/IDR 185
USD/IDR 14,685
Emas
840,341 / gram

25 Ribu Produk UMK Antre Nunggu Fatwa Halal, MUI Buka Suara

SYARIAH
Advenia Elisabeth/MPI
Jum'at, 22 Juli 2022 15:19 WIB
BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) mencatat ada 25.000 produk Usaha Kecil Menengah (UMK) yang saat ini masih menunggu fatwa halal dari MUI.
25 Ribu Produk UMK Antre Nunggu Fatwa Halal, MUI Buka Suara (FOTO: MNC Media)
25 Ribu Produk UMK Antre Nunggu Fatwa Halal, MUI Buka Suara (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mencatat ada 25.000 produk Usaha Kecil Menengah (UMK) yang saat ini masih menunggu fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui mekanisme Self Declare BPJPH.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menjelaskan, total 25 ribu produk tersebut masih dalam tahapan pendaftaran. Dari tahapan pendaftaran, masih harus melalui sejumlah tahapan lagi antara lain verifikasi dokumen pendaftaran dan laporan hasil pendampingan. 

Dia menyebutkan bahwa produk yang sudah masuk ke Komisi Fatwa langsung ditindaklanjuti, tanpa tunda. Hingga Kamis (21/7/2022), terdapat 5044 laporan pendamping produk halal yang masuk setelah setelah kurasi, diverifikasi internal dan disidangkan. 

"Dari dokumen produk tersebut, sebanyak 1.000 laporan produk sudah dibahas dalam sidang komisi fatwa, dan sementara terdapat 162 laporan produk yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sisanya sudah difatwakan," kata Miftahul di Jakarta, Jumat (22/7/2022).

Sambungnya, Fatwa itu penetapan hukum untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat, karenanya butuh kehati-hatian. Oleh sebab itu, jangan sampai karena mengejar target sehingga tidak memperhatikan kepatuhan, terlebih aspek syar'inya. 

"Karena itu MUI berharap, harus ada konsen serius dalam memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pemeriksaan, sehingga saat dikirim ke MUI sudah layak sidang," jelas Miftahul.

Halaman : 1 2 3
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD